Home » » Isu Reshuffle Kabinet, Ini Menteri yang Rawan Digeser Jokowi

Isu Reshuffle Kabinet, Ini Menteri yang Rawan Digeser Jokowi

Written By Adinda Maulidya on Rabu, 26 April 2017 | 08:12

Isu perombakan atau reshuffle kabinet kembali menyeruak setelah Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan tentang target yang dipasang untuk para menterinya. Jokowi mengatakan bagi menteri yang tidak mampu menyelesaikan target, bisa jadi menteri tersebut akan diganti.

Menurut Pengamat Politik Ray Rangkuti, ada sejumlah menteri yang rawan dicopot di antaranya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Presiden Jokowi sebelumnya mematok target kepada Sofyan Djalil untuk mensertifikasi 5 juta bidang tanah tahun ini. Pada 2018 ditargetkan 7 juta sertifikat, dan 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat. Namun saat ini dari 126 juta bidang tanah, baru 46 juta yang terseritifikasi atau ada lebih dari 60 persen yang belum disertifikasi.

“Di pidato yang jelas disinggung Menteri Agraria ya, tapi saya pikir kalau benar reshuffle kali ini tidak akan terlalu banyak yang diganti,” ujar Ray Rangkuti, Selasa, 25 April 2017.

Ray menuturkan alasan yang dilontarkan Presiden Jokowi terkait dengan kinerja dan performa para menteri itu, bisa jadi bukan alasan sebenarnya untuk melakukan reshuffle. “Kemungkinan reshuffle kali bukan hanya semata-mata kinerja tapi juga politik,” katanya. Jika terkait dengan politik, Ray berujar menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam kriteria yang dibidik untuk dikeluarkan dari kabinet.

PAN saat ini mengirimkan Asman Abnur di Kabinet Kerja yang menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Masuk akal kalau PAN yang dibidik, di antaranya karena di tengah gejolak politik yang luar biasa ini, PAN bukannya berada di sisi Presiden tapi malah berhadap-hadapan,” ucapnya.

Ray mencontohkan seperti pada kasus hak angket yang digulirkan DPR kepada Jokowi untuk memberhentikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok beberapa waktu lalu, karena terjerat kasus dugaan penistaan agama, Februari lalu. PAN menjadi pengusul hak angket itu bersama dengan Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Demokrat. Sikap PAN berbeda dengan sikap partai politik pendukung pemerintah lainnya yang memilih untuk menolak hak angket kepada pemerintah dalam kasus itu. “Ibaratnya kalau kawan tidak ada saat dibutuhkan ya buat apa berada di sana.”

Share this article :

0 comments:

Posting Komentar

 
Support : KUPAS.CO | PT. Telematika Indonusa
Copyright © 2011. KUPAS.CO - All Rights Reserved
Gedung Dewan Pers Lt.5 AWPI Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Telp. (021) 2951 7417 Fax : 021 2120 3425 WA : 0811 175 798 Email : redaksi@kupas.co.id