Home » » Tahun Ini, Ongkos Naik Haji Diputuskan Naik

Tahun Ini, Ongkos Naik Haji Diputuskan Naik

Written By Adinda Maulidya on Jumat, 24 Maret 2017 | 08:39

Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) tahun 2017 akhirnya diputuskan naik Rp 249.008 menjadi Rp 34.890.312.

Hal ini menyusul kesepakatan antara Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR dan Panja Badan Penyelenggara Ibadah haji (BPIH) Kementerian Agama (Kemenag).

Awalnya, pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan besaran BPIH 2017 senilai Rp 35,7 juta. Angka usulan itu naik dari BPIH tahun lalu yang sebesar Rp 34,64 juta.

Kenaikan besaran BPIH sebesar Rp 35 juta diajukan Kementerian Agama karena adanya kenaikan sejumlah komponen biaya. Seperti harga avtur dari 0,55 dollar AS per liter menjadi 0,65 dollar AS per liter. Selain itu, nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dollar AS.

Kenaikan BPIH tahun ini juga dipicu kenaikan kuota jemaah haji yang akan diberangkatkan, yakni sejumlah 221.000.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menyatakan pemerintah dan DPR berhasil menekan sejumlah komponen biaya sehingga besaran BPIH bisa lebih rendah dari usulan awal pemerintah.

Beberapa komponen biaya yang ditekan di antaranya ialah biaya penerbangan. Ali mengatakan setelah bertemu perwakilan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, akhirnya disepakati ongkos terbang yang lebih murah dari usulan awal pemerintah.

Kenaikan BPIH 2017 tahun ini juga ditambah dengan peningkatan pelayanan seperti ditambahnya jatah makan, dari asalnya 40 menjadi 41 hari, dengan hitungan sehari dua kali makan.

Selain itu tenda yang digunakan saat wukuf di Arafah kini merupakan tenda baru yang anti panas dan dilengkapi dengan pendingin ruangan.

"Jadi itu semua sudah kami perjuangkan bersama agar jemaah haji Indonesia tetap nyaman dan khusyuk beribadah," lanjut Ali.

Sebulan sebelumnya, pemerintah mengusulkan kenaikan BPIH untuk tahun 2017. Pemerintah menghitung, besaran BPIH tahun ini rata-rata sebesar Rp 35.740.107 untuk setiap jemaah, atau meningkat sekitar 3,1 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 34.641.304 per jemaah.

Hal itu disebabkan kenaikan kurs dolar Amerika Serikat (AS), penambahan jumlah jemaah, dan kenaikan harga minyak yang membuat harga avtur naik.

"Ini harus dipahami, ini baru pembicaraan pendahuluan, masih ada pembahasan. Jadi, yang diusulkan pemerintah karena tidak terelakkan karena kenaikan kurs, lalu penambahan jumlah jemaah tentu membawa implikasi adanya perubahan biaya," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/2) lalu.

Ia pun mengatakan, usulan kenaikan tersebut disambut positif oleh Komisi VIII DPR sebab usulan kenaikan itu dirasa masih rasional.

Lukman menambahkan, usulan tersebut masih akan dibahas di Panitia Kerja (Panja) bersama Komisi VIII dalam dua hingga tiga minggu ke depan. Melalui Panja itu nantinya akan disepakati BPIH di tahun 2017.

"Hasilnya keputusannya bisa saja kenaikan yang kami usulkan disepakati atau bahkan DPR menilai justru perlu dinaikkan lagi, atau justru sebaliknya, jadi lebih murah," ucap Lukman.

Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mujahid. Ia menilai usulan kenaikan tersebut memang wajar di kala harga minyak naik. Namun, politisi Partai Gerindra itu menyatakan, masih ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh agar BPIH tidak ikut naik.

"Misalnya, pemerintah bisa melobi Pertamina agar memberi harga khusus untuk Garuda dalam menjual avtur. Hal lainnya saya kira masih bisa dicari alternatif agar tidak naik BPIH-nya," kata Sodik di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, semestinya pemerintah secara progresif berinvestasi di Arab Saudi untuk membangun berbagai fasilitas bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu disampaikan Fahri menanggapi rencana pemerintah yang hendak mengumumkan BPIH.

"Kita punya dana setoran haji Rp 90 triliun. Tapi kita tak punya apa-apa di Saudi. Sedangkan negara lain sudah punya hotel di sekitar Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawawi. Padahal dengan uang sebesar itu kita bisa punya kampung Indonesia di sana," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Karena itu, ia mendesak agar pemerintah segera merampungkan pembentukan Badan Pengelola Keuangan haji (BPKH), agar pengelolaan dana haji lebih profesional. Beberapa investasi fisik yang bisa dibangun oleh Pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan pelayanan jemaah haji Indonesia ialah rumah sakit dan hotel.

"Prioritaskan dulu untuk haji dana yang ada. Jemaah umroh butuh rumah sakit dan penginapan berkelas di sana. Ini memerlukan sikap progresif dari pemerintah kita," papar Fahri.

Rincian BPIH tahun 2017 :
* Harga rata-rata komponen penerbangan (tiket, pajak bandara, passenger service charge) Rp 26.143.812
* Harga rata-rata pemondokan di Mekah Rp 3.391.500
* Biaya hidup sebesar Rp 5.355.000

Share this article :

0 comments:

Posting Komentar

 
Support : KUPAS.CO | PT. Telematika Indonusa
Copyright © 2011. KUPAS.CO - All Rights Reserved
Gedung Dewan Pers Lt.5 AWPI Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Telp. (021) 2951 7417 Fax : 021 2120 3425 WA : 0811 175 798 Email : redaksi@kupas.co.id