Home » , » PASCA AHOK TERSANGKA DAN MEMAKNAI SAFARI POLITIK / SHOW OF FORCE JOKOWI

PASCA AHOK TERSANGKA DAN MEMAKNAI SAFARI POLITIK / SHOW OF FORCE JOKOWI

Written By KUPAS.TV on Jumat, 18 November 2016 | 08:22

Point-point Diskusi Publik yang Diselenggarakan oleh Institut Soekarno Hatta(ISH) di RUMAH AMANAH RAKYAT, 17 NOVEMBER 2016
Moderator : M.Hatta Taliwang

Pengantar
Pasca Aksi Bela Islam II tanggal 04 November 2016 yang dihadiri oleh kurang lebih 2,7 juta umat Islam ‘mengepung istana’ dengan agenda tunggal penegakan hukum yang ber-keadilan ‘Tangkap dan Penjarakan Ahok’ sebagai dampak penistaan agama di Kepulauan Seribu tanggal 27 September 2016 lalu, menjadi kata kunci mempercepat proses status tersangka Ahok. Tanggal 16 November 2016, Kabareskrim Polri menetapkan “Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama’. Bola panas dorongan aksi umat Islam berbuah pada langkah awal peningkatan status Ahok dari penyelidikan kepada penyidikan. Dorongan jutaan umat Islam ini, berbuah ‘keterkejutan’ bagi Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan safari politik ke berbagai ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah serta markas-markas TNI (Angkatan Darat, Laut,Udara, Kopasus) dan Brimob. 
Menariknya, dalam hitungan hari pasca Aksi Bela Islam 04 November 2016, Presiden RI Joko Widodo bergerak cepat melakukan safari politik, dan menimbulkan berbagai asumsi dan penyataan yang pro dan kontra di kalangan pengamat dan masyarakat. Ada apa dengan Jokowi? Apakah Jokowi panik atau ‘ketakutan’ setelah mendengar isu-isu akan ada gelombang demo lanjutan berikutnya, yang mungkin diyakininya sebagai bentuk ‘pemakzulan terhadap dirinya dari kursi Presiden? Ataukah, Jokowi menjadi ‘pengawal Ahok’ agar terhindar dari jerat hukum ‘penistaan agama’ yang mungkin diyakininya akan berdampak pada dirinya jika Ahok ditangkap dan dipenjarakan?. Diskusi ini menghadirkan narasumber yaitu;
H.Ridwan Saidi(Tokoh/Budayawan Betawi)
Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, MSi (Pengamat Ekonomi)
Djoko Edhi Abdurrahman (Pengacara/Mantan Anggota DPR RI 2004-2009)
Arief Poyuono (Waketum DPP Gerindra)
Dr. Syahganda Nainggolan (Asian Institute for Information and Development Studies)
Haris Rusly Moti (Petisi 28


Beberapa poin penting yang dapat ditarik kesimpulan dari diskusi dengan tema diatas yaitu;

H.Ridwan Saidi (Tokoh/Budayawan Betawi) :

Jokowi dan Ahok ibarat “ Kembar Siam, Tapi Beda Telor” atau memiliki Political Behavior yang sama. Keduanya memiliki potensi diu  sung pada Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2019. Jalan masuknya adalah Ahok kembali memimpin Ibukota pada PilGub 2017. Penetapan Ahok sebagai tersangka penistaan agama menjadi pertaruhan reputasi 4 (empat) partai politik pengusung Ahok. Skenario menjadikan Ahok sebagai ‘political structure’ 4 (empat) parpol pengusung menjadi tersandung pasca penetapan tersangka Ahok. Ini bukti kelemahan koalisi 4 (empat) parpol pengusung Ahok, perencanaan yang tidak matang dan hanya mengandalkan kekuatan uang semata, dan Ahok lemah dalam menjaga mulutnya hingga berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat pemilih yang sebagian besar umat Islam. 
Sosok Ahok sebagai pintu masuk dalam persiapan membangun sebuah rezim baru di tahun 2019 yang di dukung oleh Cina melalui peran sentral ‘sembilan barongsai’. Jadi, Ahok harus terus di bela dan menjadi Gubernur DKI 2017-2022, jika tidak seluruh bangunan rezim akan runtuh. Cina membutuhkan straight line yang kokoh yaitu reklamasi, dan itu berawal dari sosok Ahok sebagai pemimpin Ibukota. Indonesia akan menjadi second line Cina, sulit bagi Cina untuk masuk ke Indonesia jika tidak kuasai basis-basis utama Indonesia, khususnya perekonomian, dan ini dimulai dari Jakarta serta menguasai jelajah pulau-pulau di sepanjang garis pantai di Indonesia. Apalagi, Presiden Rusia (Putin) sudah mendukung Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. Kenyataan ini semakin menggerus posisi Cina di Asia Pasifik, dimana Amerika akan meningkatkan peran strategisnya di Asia Tenggara. 
Terkait, safari politik Presiden Jokowi ke berbagai ormas dan markas TNI dan Polri, tidak perlu di khawatirkan dan hanya biasa saja. Ibaratnya Jokowi menghibur hati, jalan-jalan untuk mencoba mencari solusi dari gerakan umat Islam pada 04 November 2016 lalu terkait masalah Ahok, dan diyakini akan berdampak pada jabatan Presiden. Ini bukanlah ‘sinyalemen’ negara dalam kondisi darurat perang yang akan dipersiapkan Jokowi. TNI pasti sudah memiliki hitungan dan analisis yang pasti tentang adanya ancaman bagi NKRI.
Intinya, Ahok sudah menjadi problem geo-politik bangsa yang ber-potensi memecah belah kerukunan umat beragama di Indonesia. Apalagi sinyal-sinyal kembalinya paham komunisme melalui gelombang imigran-imigran gelap dari Cina yang masuk ke Indonesia dan sudah menguasai basis-basis pantai pesisir di Indonesia secara illegal, dan memiliki identitas WNI (KTP) dan NPWP yang kita tidak mengetahui darimana mereka mendapatkannya. Solusinya adalah gelar Sidang Istimewa MPR RI untuk kembali ke UUD 1945 asli, sebagai bentuk rekonsialiasi nasional dan meneguhkan kembalinya jati diri bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, MSi (Pengamat Ekonomi)  

Komprehensif sistem selalu dalam kuadran Sistem dan Pelaku. Konsep sistem di Indonesia merujuk pada 3 (tiga) kerangka yaitu sistem politik (Demokrasi Korporasi) dimana kekuatan Amerika dan Cina cukup mendominasi. Sistem Hukum yang sudah berpihak pada penguasa, jika dikatakan berpihak pada keadilan adalah kebohongan besar. Kasus-kasus hokum yang menjerat penguasa seperti reklamasi, sumber waras dan lainnya adalah kebohongan besar. Sistem Ekonomi yang tidak bisa keluar dari perekonomian global. 
Dalam demokrasi sekelas negara adi daya Amerika Serikat, demokrasi korporasi yang menentukan yaitu pemilik modal. Hal ini menandakan tidak ada pemilu di Amerika Serikat yang terbebas dari demokrasi korporasi yang melihat kedaulatan politik dengan kedaulatan uang. Demokrasi Liberal di Amerika Serikat ditentulan oleh Pollster, Media Massa, Biro Iklan dan Public Relation, Lobbyst dan LSM, Parpol dan Pemodal maka terjadinya patron relasi, dimana mereka beramanat tapi ber-khianat, mereka berpangkat tapi tidak terhormat, mereka menjabat tapi tidak bermartabat.
Terkait projek reklamasi, sebagai pembuktian adanya perangkap demorasi korporasi. Berdasarkan surat DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 348/0/1.78 tertanggal 19 April 2016, projek reklamasi (Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta) telah dihentikan, namun Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Ahok) Nomor 4511/-078.61 tertanggal 03 Oktober 2016 meminta DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Projek reklamasi merupakan perang geopolitik dan bukan bisnis, lebih tepatnya masuk pada tingkat kerawanan keamanan nasional (National Security). Hibah pemantauan kapal-kapal lewat sateli yang ditawarkan Amerika Serikat di selat malaka juga menjadi salah satu kerawanan nasional, karena hasil pemantauan yang mengetahui hanyalah Amerika Serikat.  Intinya, reklamasi bukan pada persoalan pekerjaan umum, lingkungan hidup, tetapi ada hal lainnya yang lebih dahsyat tersembunyi dari projek reklamasi tersebut.
Sikap Ahok dan Jokowi adalah kesalahan sistem. Kekuatan parpol, khususnya parpol pendukung pemerintah yang sangat ‘manis’ dengan Jokowi, pada akhirnya menyelamatkan diri mereka sendiri. Jangan pernah minta keadilan melalui Parpol, keadilan masyarakat dan umat harus diperjuangkan sendiri. Bukti perjuangan atas keadilan adalah saat Aksi 411, dan itu bukanlah aksi damai, itu merupakan bentuk ‘perlawanan’ rakyat. Sukar diingkari bahwa unjuk rasa 4 Nopember 2016 adalah tekanan masyarakat Islam menolak Ahok dan menolak Presiden Joko Widodo melindungi Ahok. Penistaan terhadap Al Qur’an surat Al Maidah 51 merupakan pintu masuk penolakan yang sempurna karena memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis formal (hukum yang berpijak pada dogma dan kekuatan berpikir rasional dan dibukukan, hukum positif). Kekuatan medsos sudah menandingi bahkan mengalahkan media massa. Konsolidasi Aksi 4 November tidak bisa dilepaskan dari aplikasi medsos seperti twitter, facebook, whatsapp, instagram dan lainnya. Akan tetapi, masyarakat perlu mencari formulasi terbaru untuk mengantisipasi kemungkinan medsos suatu saat ditutup oleh pemerintah. Sebab belakangan, apapun yang dinilai bertentangan dengan pemerintah, ke depan bisa saja ditutup. Contoh terdekat adalah pemblokiran sepihak situs-situs Islam yang dianggap provokatif beberapa waktu lalu. Hal yang mengherankan justru pada sikap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang tiba-tiba mengumpulkan pimpinan media televisi nasional dan melarang tayangan aksi.
Situasi 411 merupakan perlawanan Muslim versus Pemerintah. Situasi diperkeruh oleh sinyal keberpihakan Kapolri terhadap Ahok yang sesungguhnya mengundang negara dalam Devide et Impera (pecah belah), Jokowi bersikap desosiatif, bukan merangkul umat Islam. Jokowi bukanlah negarawan, ketika Aksi meninggalkan Istana saat demo 411 menjadi bukti Jokowi melakukan pembiaran atas keinginan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negeri ini. Konteks ini persis sebagaimana konsep demokrasi liberal (neolib) yang output-nya adalah perpecahan. Konstruksi Indonesia 2045 sudah dibuat oleh Amerika dan Yahudi, sedangkan Cina saat ini sedang ‘meradang’ pasca kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (anti-Cina), apalagi ditambah bergabungnya Putin (Presiden Rusia) mendukung Trump. 
Pemerintah harus mempertimbangkan adanay sinyal penarikan uang besar-besaran oleh umat Islam. Ini tidak main-main, negara bisa ‘ambruk’. Uang umat Islam di Bank diperkirakan sebesar 2.655 triliyun rupiah, bank mencadangkan dana 5%-20% dalam cash money. Terjadi penarikan tunai 20% saja dari jumlah dana umat muslim, maka suku bunga akan naik dan rupiah akan ambruk pada level terendah. Ini bukan political risk, namun sudah mengarha pada kehancuran ekonomi secara global. Terkait Ahok sebagai tersangka, hanya melahirkan ketidakpastian, kepura-puraan dan kepalsuan hukum.  

Arief Poyuono (Waketum DPP Gerindra)

Pasca Ahok ditetapkan menjadi tersangka, hendaknya patut kita berikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian RI atas kinerjanya dalam menjalankan perintah Presiden RI untuk menuntaskan kasus Ahok secara cepat dan transparan. Terkait dengan safari politik Jokowi yang menyambangi markas TNI dan Polri kita pandang secara positif. Jokowi hanya memastikan tidak adanya gejolak yang berarti pada basis TNI/Polri tidak ada ‘sinyalemen’ kudeta kepemimpinan sebagai Presiden RI. Hal ini dilakukannya pasca demo besar-besaran umat Islam 04 November 2016. Posisi Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI/Polri mencoba untuk sekedar menunjukkan ‘sedikit kekuasaannya’ dalam membentuk opini publik, atau bisa dikatakan hanya ‘menakut-nakuti’ saja. TNI/Polri pasti lebih memahami bahwasanya mereka harus tunduk patuh pada konstitusi negara dan bukan kepada Presiden secara personal. Ketika rakyat menginginkan jatuhnya pemerintahan Jokowi, maka TNI/Polri harus kembali kepada rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan negara, dan inilah makna konstitusi sesungguhnya.
Dalam perspektif politik, safari politik Jokowi menunjukkan bahwa Jokowi ‘seolah-olah’ berada dalam kesendirian politik. Hal ini lumrah, karena PDIP sebagai partai pengusung utama nampaknya sedang berancang-ancang tinggalkan dirinya. Begitu juga dengan partai-partai pendukung Pemerintah seperti PAN, PKB, Hanura, Nasdem, PPP sepertinya ‘diam dan juga berancang-ancang meninggalkannya’. Modus ini terlihat jelas ketika pasca terjadinya sedikit kerusuhan di Istana, pendemo bergerak menuju Gedung MPR/DPR RI, kemungkinan saat itu harapannya bisa masuk ke gedung MPR/DPR dan mendudukinya. Sinyalemen ini terbaca oleh Prabowo, oleh karenanya Gerindra tidak mau untuk ikut ke gedung MPR/DPR RI. Artinya, bukan keinginan pendemo yang hendak menjatuhkan Jokowi, namun terdapat sinyalemen partai-partai pendukung Jokowi yang memanfaatkan situasi tersebut mengarah pada terjadinya ‘kudeta’ terhadap Jokowi.

Djoko Edhie Abdurrahman (Pengacara/Mantan Anggota DPR RI 2004-2009

Kondisi Aksi Bela Islam II tanggal 04 November 2016 jika ditinjau dalam sejarah pengambilalihan kekuasaan di Indonesia ‘agak-agak mirip’ dengan kejadian di tahun 1966 dan 1998. Meskipun aksi 411 tersebut tidak bisa disamakan dengan kejadian di tahun 1966 dan 1998. Tetapi, bentuk awal dari sebuah aksi besar-besaran pada tahun tersebut berwujud sama, hingga berujung pada jatuhnya rezim orde lama dan orde baru. 
Pengambilalihan kekuasaan di tahun 1966, Kolonel Zulkifli Lubis(dikoreksi oleh Moderator MHT, mungkin maksudnya Kol Kemal.Idris) mengarahkan ‘mariam hois’ ke Istana Negara. Akibatnya, Presiden Soekarno harus meninggalkan istana menuju Halim. Sejak saat itu, gelombang demonstrasi terus berlanjut, gejolak politik dan keamanan dan pada akhirnya kekuasaan beralih dan terbitlah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang diberikan kepada Soeharto. Begitu juga dengan tragedi Amir Biki (peritiwa Tanjung Priok) dan tragedi 1998 (Trisakti) yang memicu gelombang demonstrasi yang besar berakhir dengan ‘anarkisme. Cina pernah mengalami gelombang besar yang berakhir pada pembantaian massa demonstran di lapangan ‘Tiananmen’ (serupa dengan lapangan Tahrir bagi rakyat di Mesir).   
Potret sejarah demonstrasi besar di Indonesia bisa saja terjadi saat Aksi Bela Islam II, 04 November 2016, jika umat Islam saat itu tidak menahan diri, seiring dengan ‘menghilangnya’ Jokowi yang tidak berkenan bertemu pendemo, dan lebih memilih untuk melarikan diri ke Bandara Soeta untuk suatu kegiatan yang tidak terlalu penting. Sinyalemen Jokowi melarikan diri ke luar negeri, jika terjadi kondisi yang tidak terkendali sangat kuat. Jokowi nampaknya tidak belajar dari kronologis ‘kudeta’ yang pernah terjadi di Indonesia. Jokowi masih terbantu kedudukannya, ketika Panglima TNI masih memiliki keyakinan bahwa massa Aksi 411 masih dalam pengaruh kuat komando ulama, dan tidak melakukan aksi anarkisme yang dapat mengarah pada ‘kudeta’, meskipun hal tersebut dapat dilakukan oleh peserta aksi 411.  
Safari Jokowi sesungguhnya merupakan bentuk ketakutan Jokowi kehilangan kekuasaannya, sekaligus ber-implikasi melindungi Ahok. Jokowi harus bersusah payah menjadi penyelamat Ahok. Terlalu mahal yang harus dibayar negeri ini untuk pertahankan satu orang yang bernama Ahok yaitu perpecahan NKRI. Inilah bentuk kegagalan Jokowi dalam menjaga keutuhan NKRI. Safari politik Jokowi justru benturkan semua ormas Islam dengan TNI/Polri. Pemerintahan Jokowi rentan, karena banyak janji-janji Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 tidak ada satupun yang terpenuhi. Meskipun Jokowi sudah melakukan safari politik yang sangat luar biasa, hingga seluruh tugas dan tanggungjawabnya sebagai Presiden RI diabaikan, namun menghasilkan pekerjaan yang sia-sia dengan ditetapkan Ahok sebagai tersangka oleh Kepolisian. 

Dr. Syahganda Nainggolan (Asian Institute for Information and Development Studies)
Safari politik Jokowi bertemu TNI/Polri dan ulama serta ormas, Nampak ekspresi Jokowi menunjukkan kegelisahan, putus asa dan kesepian. Secara politik didalam hirarki kekuasaannya, Jokowi sudah tidak lagi mempercayai siapapun. Dalam sejarah kepemimpinan dimanapun, jika seorang pemimpin tidak lagi punya kelompok pendukungnya dalam elit kekuasaan, bisa dipastikan tanda-tanda kejatuhannya. Secara society, kekuatan rill rakyat-lah yang mendukung Jokowi naik tahta menjadi Presiden RI tahun 2014 lalu. Namun pasca 411, rakyat sudah tidak lagi percaya dengan kepemimpinan Jokowi. Kekuatan semu yang berujung pada Partai Politik pendukung Pemerintah, hanyalah kekuatan semu dan fatamorgana. Ketika dihadapkan oleh 2 juta lebih umat Islam yang mengepung istana, maka parpol pendukung hanya berdiam diri dan tak memiliki kekuatan untuk menghalaunya. Jokowi yang demikian kentara melindungi Ahok, terpaksa harus melarikan diri oleh gerakan kekuatan utama bangsa yaitu umat Islam. Inilah kekuatan Allah sesungguhnya yang dapat menggerakkan siapapun, karena kekuatan Allah tidak ada hierarki.
Safari politik Jokowi hanya berorientasi dengan struktur ormas di pucuk elit-nya saja, dan cenderung hanya ber-dialetika dan upaya netralisir kondisi selanjutnya. Seharusnya Jokowi lebih manfaatkan maneuver-nya kepada Habib Riziq yang memiliki massa rill. Massa Muhammadiyah dan NU tidak sepenuhnya patuh secara hierarki. Hal ini terlihat ketika Muhammadiyah dan NU yang melarang warganya untuk aksi tidak membawa atribut, namun kita lihat hampir seluruh warga Muhammadiyah dan NU bergerak dengan membawa atributnya masing-masing.
Sesunguhnya, konflik yang terjadi saat ini adalah konflik peradaban dengan me-nihilkan Pancasila sebagai kekuatan historis dan menggantinya dengan konsep Multiminoritas. Secara personifikasi, rakyat tidak begitu marah pada Jokowi karena Jokowi masih menjadi salah satu bagian dari 3 (tiga) unsur  kekuatan Indonesia yaitu Islam, Jawa dan Tentara. Jokowi masih dianggap sebagai orang Jawa. Tetapi ketika rencana menjadikan Ahok sebagai sosok baru yang akan menggantikan Jokowi, maka memunculkan konflik baru bangsa yang seolah-olah menjadi musuh bangsa, dimana Ahok adalah wakil dari kelompok penjajah negeri yang mengusung minoritas ikut andil dalam sejarah kepemimpinan negeri.
Propaganda multiminoritas dan komunis sudah di desain sejak tahun 1945. Jadi penolakan terhadap Ahok bukanlah barang baru. Ini adalah desain lama yang sudah sekian lama dinanti-nanti akan diwujudkan, namun banyak kegagalan karena kekuatan Islam dan Tentara masih kuat. Tahun 1996 desain tersebut sudah dibukukan, dimana benturan peradaban melalui agama sedikit demi sedikit kerap dimunculkan untuk meluluhlantahkan kekuatan Islam dan Tentara. Kondisi ini diperkuat oleh peta perekonomian Indonesia saat ini sudah dalam genggaman Asing, Aseng, Asong. Intinya, kita tidak pernah masuk dalam pintu gerbang kemerdekaan, hanya tetap diam di depan pintu, tanpa punya daya upya untuk memasuki alam kemerdekaan sesungguhnya.
Agenda nasional selanjutnya yang semestinya dilakukan Jokowi jika memang beliau benar-benar menjadi pemimpin sejati yaitu dengan melakukan perjuangan revolusi pada perubahan structural negara secara komprehensif. Jika perlu adakan sidang istimewa MPR untuk melakukan revolusi perubahan struktural negara secara besar-besaran. Bukan malah Jokowi harus ber-safari hanya untuk mempertahankan seorang ahok. Harus diingat ini adalah perang asimetris, dimana politik adu domba sangat kental dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebagai target sasaran. Desain internasional sudah masuk dan membenturkan seluruh elemen masyarakat pada sebuah desain kehancuran negeri melalui benturan peradaban. Pintu masuk kembali ke UUD 1945 harus dikembalikan ke titik nol dengan menata kembali negeri ini. Artinya, kita harus meninggalkan sejarah untuk membuat sejarah.

Haris Rusly Moti (Petisi 28)

Situasi pasca Ahok ditetapkan menjadi tersangka, ibarat pertandingan sepakbola Jokowi sduah kalah 3-0, artinya projek reklamasi terungkap, bermasalah dan sulit dilanjutkan, lalu Ahok tersangka dan ini memukul lumbung logistik Jokowi. Bila ingin duetkan Jokowi-Ahok pada pertarungan Pilpres 2019, maka dana projek reklamasi akan sulit didapatkan karena Ahok terpuruk di percaturan politik negeri, khususnya Ibukota. Jokowi ‘shock’ termasuk Kapolri, BIN dan lainnya tidak menyangka terdapat 2 juta lebih massa umat Islam mengepung istana pada aksi 411, dan ini diluar perhitungan intelejen.
Pertarungan PilGub 2017 kehilangan pesona pasca Ahok tersangka. Besar kemungkinan suara Ahok tergerus habis dan tidak masuk putaran dua, kecuali dengan indikasi kecurangan PilGub secara terstruktur dan massif. Api konflik dan perlawanan umat Islam tidak akan padam hingga Ahok ditangkap dan dipenjarakan. Konflik akan terus berlangsung jika proses penyidikan, pengadilan, penetapan saksi-saksi tidak sesuai. Keretakan sosial terus akan semakin bertambah besar dan meluas bukan hanya di Jakarta tapi bisa juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Kasus Ahok meretakkan pondasi berbangsa, termasuk dalam internal Islam dan umat beragama lainnya. Hal ini merupakan krisis kebangsaan atau problem geopolitik kebangsaan menuju pada desain global yang akan membelah menjadi 3 bagian besar.
Ahok dapat berpeluang menjadi seorang Nazarudin yang akan menjadi pintu masuk terbukanya semua ‘kebobrokan’ Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan Ahok serta Jokowi terlibat didalamnya seperti kasus Sumber Waras, TransJakarta, Taman BMW, MRT dan lain-lain. Sisi lain, Jokowi salah sasaran mengunjungi TNI/Polri dan pimpinan ormas-ormas Islam, karena tidak ada masalah dengan TNI, tetapi Jokowi punya masalah dengan rakyat. Aksi 411 rakyat bergerak ingin keadilan tegak terhadap kasus Ahok. Umat Islam bergerak tanpa ada yang komando, semua atas mentaati perintah Allah SWT. INi sama halnya sejarah bangsa Indonesia di tahun 1928, dimana seluruh pemuda Indonesia bersatu dikarenakan adanya perasaan yang menyatu, senasib, sepenanggungan. Begitu pula di tahun 1945, bangsa bersatu karena senasib, sepenaggungan. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya perjuangan umat Islam, tapi juga umat nasrani, hindu, budha. Namun yang terjadi hari ini, Jokowi tidak memahami medan psikologi bangsa, memaksakan Ahok tetap dilindungi meskipun dia sudah jelas-jelas menistakan agama yang berpotensi memcahkan seluruh anak negeri. 
Bangsa Indonesia kuat karena Bhineka Tunggal Ika, dan ini bukan hanya bicara pada tataran pluralisme, tapi sebuah persatuan dalam kerangka ‘Tunggal Ika”. Konteks ini yang selalu dikaburkan dalam eksistensi berbangsa. Masalah agama bisa meletup dan meluas menjadi masalah kebangsaan, dan ini akan menjadikan Indonesia semakin rentan. Jokowi paksakan Ahok menjadi Gubernur, sama halnya Jokowi gagal memahami filosofi sebuah bangsa. Masih jelas dalam ingatan kita, bagaimana umat Islam sangat toleransi menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta ketika hendak merumuskan Pancasila. Demi persatuan dan kesatuan, ulama-ulama saat itu mengalah dengan mengedepankan semangat persatuan dan kebangsaan. Kondisi bangsa ini kedepan akan semakin sulit, karena sudah terkondisikan oleh desain global pemecah umat yang memang sudah menjadi target sejak lama yaitu memcahbelah NKRI menjadi 3 (tiga) bagian atau menjadi konsep negara federal. Muara penyelesaian konflik bangsa saat ini, taka da jalan lain selain gelar sidang Istimewa MPR RI untuk kembali kepada UUD 1945 asli.

Jakarta, 19 November 2016.

Sekretaris Diskusi

Rachmad Sofyan.

INSTITUT SOEKARNO HATTA,


M.Hatta Taliwang.
Direktur.

Catatan :
Kalau ada salah kutip dan butuh penjelasan bisa hubungi langsung Nara Sumber.
1. H.Ridwan Saidi 085814606460
2. DR. Ichsanuddin Noorsy+6289501556757
3. Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman+6285715068383
4. Haris Rusly +6281212122716
5.Arief Poyuono+6281212259688
6. DR.Syahganda Nainggolan.+62811143895
Share this article :

0 comments:

Posting Komentar

 
Support : KUPAS.CO | PT. Telematika Indonusa
Copyright © 2011. KUPAS.CO - All Rights Reserved
Gedung Dewan Pers Lt.5 AWPI Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Telp. (021) 2951 7417 Fax : 021 2120 3425 WA : 0811 175 798 Email : redaksi@kupas.co.id