Latest Post

Gubernur NTB TGB Zainul Majdi Dukung Jokowi 2 Periode, Begini Reaksi Berang PKS, PAN, PBB dan Bahkan PA 212 Ikut Murka

Written By Revolusi Mental on Senin, 09 Juli 2018 | 11:32

PA 212
PKS mengaku tak kaget Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menyatakan dukungan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua. Namun PKS meyakini sikap TGB itu akan dicatat umat.

"Tidak mengagetkan. Di politik semua bisa terjadi. Tapi umat akan mencatat dengan baik," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Rabu (4/7/2018).

Mardani mengatakan sikap TGB itu sah dalam iklim demokrasi. Dia pun tak merasa terusik dengan dukungan itu. Mardani justru makin yakin gerakan #2019GantiPresiden akan terus menguat.


 "TGB tentu punya pertimbangan dan itu sah saja. Dalam demokrasi semua koalisi dan oposisi adalah pilihan. Dan kami yakin, #2019GantiPresiden akan terus menguat walau TGB dikatakan mendukung Jokowi," sebut Mardani.

"Apalagi masyarakat sekarang merasakan BBM naik, dolar naik tapi pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari 5%-an," tegas anggota DPR itu.

TGB membeberkan sejumlah alasan terkait dukungan kepada Jokowi. TGB mengambil keputusan itu dengan pertimbangan serasional mungkin.

"Jadi keputusan apa pun itu harus mempertimbangkan kemaslahatan bangsa, umat, dan akal sehat. Keseluruhan dari 3 hal ini, menurut saya, pantas dan fair kalau kita beri kesempatan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang selama 4 tahun ini beliau mulai," kata TGB saat berkunjung ke redaksi Transmedia, Rabu (4/7/18).

PBB soal TGB Dukung Jokowi: Dia Pintar Cari Momen

Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) lanjut dua periode sebagai Presiden RI.

PBB menyebut TGB pintar mencari momen.

"Pengalaman saya beliau ini pintar cari momen," ujar Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB, Sukmo Harsono kepada wartawan, Rabu (4/7/2018).

Sukmo mengungkit saat TGB berhasil melanggeng ke Senayan mewakili PBB di periode 2004-2009. Kemudian juga masa saat TGB maju di Pilgub NTB tahun 2008 diusung PBB.

Di periode kedua, sebut Sukmo, TGB memilih meninggalkan PBB dan melangkahkan kaki ke Partai Demokrat (PD).

Karena itu, Sukmo mengaku tak heran dengan sikap TGB yang tiba-tiba saja menyatakan dukungan kepada Jokowi, meski PD belum menyatakan sikap di Pilpres 2019.

"Dulu baru selesai kuliah kembali ke Indonesia pas milih momen bergabung dengan PBB dan duduk sebagai anggota DPR RI. Kemudian di momen yang pas dapat dukungan maju Pilgub dari PBB dan menang," tutur Sukmo.

"Berikutnya tinggalkan PBB gabung ke Demokrat untuk dapat maju lagi di pilgub periode ke dua. Sekarang setelah hampir habis jabatanya sangat cerdas berbeda pendapat dengan Demokrat beliau mendukung Pak Jokowi," imbuhnya.

Menurut Sukmo, TGB pandai melihat peluang. Dia berharap dukungan TGB ke Jokowi tidak ada maksud tersembunyi.

Sukmo kemudian menyinggung soal nama TGB yang ada di daftar calon presiden hasil Rakornas PA 212. TGB, menurut Sukmo, barangkali memang tidak mau mengambil kesempatan yang ditawarkan PA 212.

"Dimana ada peluang yang baik disitu beliau berada. Itulah hebatnya beliau, he-he-he. Semoga ada agenda baik dari beliau untuk merapat ke Pak Jokowi bukan karena ada 'sesuatu'," ucapnya.

"Saya berprasangka baik saja beliau tidak ambil rekomendasi PA 212, padahal peluangnya sangat besar di PA 212," sambung Sukmo.

PAN Heran TGB Dukung Jokowi 2 Periode

PAN heran atas sikap Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) lanjut dua periode sebagai Presiden RI. Menurut PAN, dukungan TGB itu aneh.

"Aneh juga sebetulnya. Sebab selama ini, TGB terkesan menginginkan perubahan. Buktinya, beliau banyak keliling Indonesia. Bahkan saya dengar sudah ada jaringan relawan di banyak wilayah," kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Rabu (4/7/2018).

Saleh pun tak yakin dukungan TGB akan berpengaruh banyak terhadap Jokowi. Sebab, menurut dia, masyarakat sudah cerdas menentukan pilihan. Saleh menyebut ada banyak faktor yang menentukan dalam pertarungan Pilpres 2019.

"Namun demikian, masyarakat saat ini sudah cerdas. Mereka sudah bisa menentukan sendiri calon yang paling tepat untuk mereka," sebutnya.

"Karena itu, dukungan TGB ini belum tentu sepenuhnya bisa membawa pengaruh signifikan. Banyak faktor lain yang perlu diperhatikan dalam pertarungan pilpres yang akan datang," imbuh Saleh.

TGB membeberkan sejumlah alasan terkait dukungan kepada Jokowi. TGB mengambil keputusan itu dengan pertimbangan serasional mungkin.

"Jadi keputusan apa pun itu harus mempertimbangkan kemaslahatan bangsa, umat, dan akal sehat. Keseluruhan dari 3 hal ini, menurut saya, pantas dan fair kalau kita beri kesempatan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang selama 4 tahun ini beliau mulai," kata TGB saat berkunjung ke redaksi Transmedia, Rabu (4/7/18).

PA 212 akan Hapus Nama TGB dari Daftar Rekomendasi Capres

Persaudaraan Alumni (PA) 212 mempertimbangkan menghapus nama Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) dari daftar calon presiden hasil rakornas.

Hal ini buntut pernyataan TGB yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) lanjut ke periode kedua.

"Akan kami coret kalau memang dia positif mendukung Jokowi. Karena buat kami itu harga mati untuk tidak mendukung Jokowi," kata jubir PA 212 Novel Bamukmin kepada detikcom, Rabu (4/7/2018).

Novel mengatakan tak berat bagi PA 212 menghapus nama TGB dari daftar rekomendasi capres.

Sebab, diakui Novel, PA 212 tidak pernah punya hubungan baik dengan TGB. Begitu pula hubungan PA 212 dengan Partai Demokrat (PD) tempat TGB bernaung.

Novel pun mengungkit kasus pemidanaan terhadap imam besar FPI Habib Rizieq Syihab di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Latar belakangnya didukung Partai Demokrat yang sangat kami sayangkan. Karena Demokrat ini mulai dari 2004 sampai 2014 buat kami punya jejak hitam. Karena bagaimanapun guru kami, Habib Rizieq, kasus penjara sampai tiga kali," sebutnya.

Dia menyebut TGB masuk daftar capres lantaran ada segelintir peserta rakornas yang mengusulkannya. Novel menyatakan aspirasi peserta rakornas tak bisa ditolak.

Meski berat, jajaran pengurus PA 212 akhirnya menerima nama TGB menimbang sosoknya sebagai seorang ulama dan pengalamannya menjabat gubernur.

"Kami menghargai peserta rakornas waktu itu. Ada segelintir yang mengusulkan nama TGB. Karena kami melihat ulama dan berpengalaman menjadi gubernur, kami harus menerima aspirasi mereka," terangnya.

"Kami hanya menampung. Masak nggak kami terima dalam rakornas. Walaupun sebenarnya banyak dari kita keberatan," sambung Novel.

Soal dukungan TGB kepada Jokowi, Novel mengaku tidak kaget. Hal itu berkaitan dengan latar belakang TGB yang berstatus kader PD.

"Tidak kaget sama sekali. Mungkin sebagian kaget ya. Kalau kami nggak kaget karena melihat latar belakangnya," tegas Novel.

Untuk diketahui, hasil Rakornas PA 212 pada Selasa (29/5) menghasilkan sejumlah nama sebagai kandidat capres-cawapres yang akan diusung. TGB adalah satu dari lima capres yang direkomendasikan PA 212. Berikut ini nama-namanya:

Rekomendasi capres:

1. Habib Rizieq Syihab
2. Prabowo Subianto
3. Tuan Guru Bajang
4. Yusril Ihza Mahendra
5. Zulkifli Hasan

Rekomendasi cawapres:
1. Ahmad Heryawan
2. Hidayat Nur Wahid
3. Yusri Ihza Mahendra
4. Anies Matta
5. Zulkifli Hasan
6. Eggi Sudjana
7. Ustadz Bachtiar Nasir
8. Prabowo Subianto
9. Anies Baswedan

TGB Dukung Jokowi: Pro-Jokowi Gembira, Oposisi Terkaget-kaget

Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan kepemimpinan di periode kedua. Pernyataan sikap dari TGB disambut baik parpol koalisi pengusung Jokowi.

Dihimpun detikcom, Kamis (5/7/2018), PDIP mengaku gembira atas dukungan dari TGB. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menebak TGB terkesan oleh kinerja Jokowi.

"Tentu dukungan tersebut diberikan karena ada bukti-bukti yang meyakinkan tentang kerja dan kinerja yang didukung," kata Hendrawan.

Hal senada disampaikan Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu menyatakan TGB bisa memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Sebab, NTB merupakan salah satu wilayah kekalahan Jokowi pada Pilpres 2014.

"Positif dan bagus sekali untuk memperkuat pemenangan Pak Jokowi dalam Pilpres 2019. Sebagaimana yang kita tahu bahwa NTB merupakan daerah di mana Pak Jokowi dalam Pilpres 2014 kalah," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily.

PPP dan PKB menambahkan dukungan TGB kian mempertegas bahwa Jokowi memiliki kedekatan dengan umat Islam. Jokowi selama ini diisukan anti-Islam.

"Dukungan ini makin menepis prasangka bahwa Pak Jokowi itu anti-Islam dan tidak memperhatikan kepentingan serta aspirasi umat Islam," tutur Sekjen PPP Arsul Sani.

Ada pula PAN yang menilai dukungan TGB ke Jokowi aneh. Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay juga ragu dukungan itu akan berpengaruh terhadap kemenangan Jokowi.

"Aneh juga sebetulnya. Sebab, selama ini, TGB terkesan menginginkan perubahan. Buktinya, beliau banyak keliling Indonesia. Bahkan saya dengar sudah ada jaringan relawan di banyak wilayah," ucap Saleh.

Partai Demokrat tempat TGB bernaung ikut menanggapi. Diketahui, TGB duduk sebagai anggota Majelis Tinggi PD. Demokrat sendiri belum bersikap untuk Pilpres 2019.

PD mengucapkan selamat atas dukungan TGB itu. Namun PD menegaskan belum mendukung siapa pun untuk Pilpres 2019.

"Komen dari kami cuma selamat untuk TGB yang telah menyatakan sikap mendukung Jokowi dan kami menghormati sikap itu. Tapi sikap Demokrat hingga saat ini belum diputuskan apa pun," ujar Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean.

Partai oposisi tak ketinggalan bersuara. Gerindra mengaku kaget atas sikap TGB itu.

"Terus terang, ini agak mengagetkan kenapa Pak TGB tiba-tiba ada di kubu Pak Jokowi. Apalagi kelompok ulama, kan pihak yang sejalan dengan Pak TGB tidak berpihak kepada Pak Jokowi, kan," ujar anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade.

Namun PKS, yang juga menjadi oposisi Jokowi, justru tampak tak kaget atas sikap TGB. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera cuma mengingatkan langkah TGB mendukung Jokowi akan dicatat umat.

"Tidak mengagetkan. Di politik semua bisa terjadi. Tapi umat akan mencatat dengan baik," kata Mardani.

Tak sampai di situ, komentar datang dari eks partai yang pernah jadi kendaraan politik TGB saat jadi anggota DPR periode 2004-2009 dan saat maju dalam Pilgub NTB 2008. PBB menyebut TGB pintar mencari momen.

Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono mengaku tak heran atas sikap TGB yang tiba-tiba saja menyatakan dukungan kepada Jokowi, meski PD belum menyatakan sikap di Pilpres 2019.

"Dulu baru selesai kuliah kembali ke Indonesia pas milih momen bergabung dengan PBB dan duduk sebagai anggota DPR RI. Kemudian di momen yang pas dapat dukungan maju pilgub dari PBB dan menang," tutur Sukmo.

"Berikutnya tinggalkan PBB gabung ke Demokrat untuk dapat maju lagi di pilgub periode kedua. Sekarang setelah hampir habis jabatannya sangat cerdas berbeda pendapat dengan Demokrat, beliau mendukung Pak Jokowi," imbuhnya.

Hal yang sama disampaikan Persaudaraan Alumni (PA) 212. Juru bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan rekam jejak TGB di bidang politik membuat langkah mendukung Jokowi tak mengagetkan.

PA 212 pun akan menghapus nama TGB dari daftar calon presiden hasil Rakornas PA 212. Novel menyebut dukungan terhadap Jokowi tidak bisa ditoleransi.

"Akan kami coret kalau memang dia positif mendukung Jokowi. Karena buat kami itu harga mati untuk tidak mendukung Jokowi," pungkas Novel.

KEMENANGAN KOTAK KOSONG DI KOTA MAKASSAR

Written By KUPAS.TV on Minggu, 08 Juli 2018 | 11:36

(Saat JK dan Hamdan Zoelva Lawan Rakyat Makassar).

Rakyat Makassar dengan cerdik dan gemilang telah mengukir sejarah baru di Indonesia. Untuk pertama kali dalam sejarah Pilkada di negeri ini, Calon tunggal yang diusung 10 Partai (PDIP, PKS, PKB, PBB, PPP, PKPI, Golkar, Gerindra, Nasdem dan Hanura) DIKALAHKAN SECARA SANGAT MEMALUKAN oleh KOTAK KOSONG dengan prosentase suara 53%.

Meskipun ini hanya terjadi di skope lokal Pemilihan Walikota, namun rakyat Makassar sudah berani menunjukkan kepada dunia bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah, kesadaran Masyarakat Jauh Lebih Utama Dalam berdemokrasi.

JK sejak 2016 Tidak Suka Danny Pomanto (DP) Incumbent walikota makassar Karena DP Tdk Pernah hadir menjemput Jk saat mendarat di makassar. JK Juga Marah Karena Program revitalisasi Pasar Sentral  Tidak Dijalankan sesuai keinginanya JK. (Silahkan Nonton YouTube JK Maki maki dan ancam DP).

Kelompok Bisnis JK dimakassar sangat Progresif mengambil alih Lahan Pemerintah utk dijadikan Komersial centre atas nama Kalla Group seperti Lahan Terminal Daya, Lahan Terminal Panaikang semua Sdh berubah Fungsi menjadi Pusat Bisnis Kalla Group.

Karena itu Kota Makassar Harus “Diamankan dari Penguasa Lokal yang Independen”

Maka dilakukan 4 Langkah untuk Mengamankan Pilwali yaitu

1. Proses Hukum Kasus Korupsi DP sejak akhir tahun lalu, namun hasilnya belum berhasil dijadikan TSK sampai Gelar Pendaftaran Pilkada. Semua SKPD Sdh diPeriksa.

2. Tutup Pintu Parpol utk DP, Borong semua Parpol dengan Power wakil Presiden. Tercatat Ada 6 Parpol (PAN, PDIP, Gerindra, PD, PPP, Golkar) yang Sdh rekomendasi kan DP Akhirnya dicabut dan dialihkan Ke Ponakan JK. Karena lobby sang Penguasa.

3. DP pun memilih Jalur Independen dan DP Resmi jadi Calon Walikota, DP berkampanye Selama 2 bulan.

4. Secara Mengejutkan Atas kesaksian HAMDAN ZOELVA selaku Pakar Hukum (Tim ahli JK) Akhirnya Pengadilan Memutuskan DP melanggar Persyaratan Calon Independen dengan menggunakan ASN sebagai Pengumpul KTP. Dan KPUD mks menggugurkan DP sebagai Calon walikota  telah berkampanye Selama 2 bulan.

Akhirnya Calon Tunggal Ponakan JK Pun terwujud. Keluarga Jk pun sumgringah menghadapi Pencoblosan 27 Juni. Mereka Angga Pilwali Sudah selesai. Walikota Appi tinggal diLantik.

Namun Kenyataan Jadi Lain

Masyarakat Makassar Sudah lama Bosan dengan kekuasaan  JK yang dipamerkan didepan Rakyat. Tanpa bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat.
Karena itu Rakyat Maakssar bersatu Menyelamatkan Demoraksi dengan Menangkan KOTAK KOSONG.

merupakan tamparan keras terhadap arogansi elite Penguasa politik yang lebih mementingkan pilihan calon atas dasar kepentingan Bisnis dibandingkan dengan kekuatan figur calon yang punya kapabilitas mumpuni di mata rakyat.

Cerita perjalanan Pilkada di kota Makassar dari awal memang penuh kontroversi dan drama yang memilukan. Di awal proses ada 2 pasangan yang akan berlaga di kontestasi Pilkada 2018. Pasangan pertama adalah 'incumbent' yaitu Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto yang maju berpasangan dengan Indira Mulyasari Paramusti yang maju melalui jalur Independen. Lawannya adalah  Munafri Arifuddin berpasangan dengan Andi Rahmatika Dewi yang diusung oleh koalisi gemuk 10 partai yang menguasai 43 dari 50 kursi DPRD Kota Makassar. Perlu diketahui Munafri Arifuddin atau akrab dipanggil Appi ini adalah menantu Pemilik Bosowa Group Aksa Mahmud yang juga ipar Jusuf Kalla.

Di tengah proses pencalonan yang sudah sampai pada tahap akhir tiba-tiba prahara melanda pasangan Danny - Indira. Dia terkena kasus hukum karena dituduh memanfaatkan jabatannya dengan membuat program yang dianggap berpotensi mempengaruhi suara elektoral masyarakat. Sehingga singkat cerita pasangan Danny - Indira didiskualifikasi oleh KPUD Kota Makassar dalam Pilkada 2018.

Kasus ini sendiri menjadi polemik di kalangan masyarakat dan ahli hukum. Banyak ahli hukum menyatakan bahwa yang dilakukan Danny bukan suatu pelanggaran Pemilu karena program tersebut adalah program lama yang sudah disetujui DPRD Kota Makassar jauh hari sebelum tahapan pencalonan Pilkada dilakukan. Tapi pendapat ahli hukum dan perlawanan gigih Danny sia-sia, karena KPUD Kota Makassar tetap berpegang teguh keputusan MA. Banyak kalangan menilai kasus ini sangat kontroversial dan sangat bernuansa politis mengingat lawan Danny didukung partai-partai besar dalam koalisi tambun 10 partai.

Selamat dan selamat untuk masyarakat Makassar. Saya mengapresiasi keberanian Anda semua. Untuk sementara waktu Kota Makassar memang harus rela dipimpin Pejabat Sementara Walikota sampai diadakannya Pilkada Serentak lagi pada 2020. Tapi keberanian masyarakat Makassar telah menjadi inspirasi bagi masyarakat lain di Indonesia agar ke depan berani melawan KETIDAKADILAN dan KESEWENANG-WENANGAN partai politik.

Masyarakat Makassar sudah menunjukkan pelajaran berharga kepada kita semua bahwa daulat tertinggi dalam demokrasi adalah RAKYAT, BUKAN PARTAI POLITIK.

Audit Investigasi Korupsi Divestasi Newmont BPK - KPK

Written By KUPAS.TV on Sabtu, 23 Juni 2018 | 12:29

By Djoko Edhi Abdurrahman (Anggota Komisi Hukum DPR 2004 - 2009, Advokat, Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU).

Tahapan pengusutan KPK kepada TGB baru sampai tahap Pulbuket (pengumpulan bukti dan keterangan). Itu tahap awal pada proses lidik. Setelah bukti permulaan diperoleh, baru KPK meminta BPK untuk melakukan audit investigasi (audit khusus korupsi) sebagai bagian dari Lidik. Jadi, kalau BPK melakukan audit tanpa permintaan KPK, namanya audit umum. Dipastikan tak ada frasa "korupsi" dalam laporan audit. Audit umum model ini, tak bisa mendukung Sidik.

Dari rapat dengan KPK, saya selaku lawyer berkesimpulan, terang benderang terjadi kerugian keuangan negara. KPK malah lebih banyak tahu tentang korupsi divestasi tambang ini.

Namanya saja divestasi. Istilah divestasi menunjukkan milik negara, diatur oleh UU No 34 tentang Divestasi. Karenanya, penyimpangan dalam pelaksanaan divestasi adalah korupsi.

Berapa besar kerugian keuangan negara tersebut, pasnya (tak boleh salah angka dalam tuntutan menurut KUHAP), diperlukan penghitungan audit investigasi. Subtansi hukumnya, kasus rechtvinding, wajib diaudit untuk menentukan kerugian keuangan negara (ini bedanya dgn OTT).

Dari rapat dgn KPK, TGB adalah mededader (aktor intelektual). Yang serem dalam kasus ini, dibarengi dengan horror. Terbunuhnya dokter Mawardi yang dalam kasus ini ialah saksi mahkota. Kasus Penghilangan orang tersebut, sudah ditangani polisi. Menguap juga.

Begitu saya naikkan infonya ke Face Book, ancaman bertubi-tubi dari NTB. Selain sosmed, juga tilpon langsung. Termasuk ke Hatta Taliwang, yang bahkan keluarganya di Mataram diancam akan dibunuh. Mafioso.

KPK sendiri bekerja sangat cepat. Hanya sebulan setelah laporan kami (aktivis anti korupsi), ditindaklanjuti dgn memeriksa 41 saksi, termasuk TGB. Artinya lidik sudah running.

Perkembangan kasus divestasi ini, melibatkan para konglomerat: Arifin Panigoro, Kiki Barki, Bakri, dan sejumlah korporasi internasional.

Baru kali ini kasus divestasi yang merugikan keuangan negara Rp 2,6 triliun ini ditangani aspek pidananya oleh KPK.

Review Perdata

Ini adalah pernyataan Hatta Taliwang Tahun 2012, enam tahun lalu untuk mereview aspek perdatanya.
KPK didesak periksa Gubernur NTB terkait penyimpangan divestasi Newmont.

Kebijakan Gubernur NTB, Zainul Majdi yang menetapkan Perda no 4 tahun 2010 tentang PT Daerah Maju Bersaing (DMB) merupakan alasan kuat agar KPK memeriksa Gubernur NTB terkait kekisruhan divestasi 24% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Perada ini dinilai sangat merugikan daerah, bahkan hak daerah untuk memiliki saham 24% akhirnya dengan mudah berpindah kepada PT Multicapital sebagai mitra daerah yang secara utuh menguasai 18% saham divestasi tersebut.

Tim perumus pertemuan nasional elemen masyarakat Semawa (Kabupaten Sumbawa&Sumbawa Barat) dari seluruh Indonesia pada tanggal 14 Juli 2012 di Galeri Café, Taman Ismail Marzuki Cikini Jakarta Pusat akhirnya menuntut KPK untuk memeriksa seleuruh pihak yang terlibat dalam proses transaksi divestasi saham 24%, yaitu Zainul Majdi sebagai Gubernur NTB, KH Zulkifli Muhadi sebagai Bupati KSB, dan Djamaluddin Malik selaku Bupati Sumbawa.

“Pemerintah daerah tidak menerima manfaat bentuk deviden sebagaimana mestinya. Mekanisme divestasi telah menjadikan saham 24% sepenuhnya di bawah kendali PT Bumi Resources Tbk dan pembagian deviden sepenuhnya dikendalikan oleh PT Bumi Resource Tbk,” ungkap anggota tim perumus Salamuddin Daeng usai menuntaskan rumusan bersama tim lainnya di RM Taliwang Bersaudara, Tebet Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2012) malam.

Menurut Direktur Institut for Global Justice (IGJ) ini proses divestasi tidak transparan, tidak melibatkan DPRD Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dan tidak melibatkan publik terindikasi korupsi. Proses pembelian saham, pendirian perusahaan daerah, pinjaman perusahaaan daerah kepada PT Bumi Resources Tbk tidak mendapatkan persetujuan DPRD KSB dan KS dan tidak ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Pandangan Daeng juga diperkuat oleh tim perumus lainnya Hatta Taliwang yang juga pengamat ekonomi politik Institut Soekarno Hatta. Menurut dia, Pemda NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa secara sengaja mau diperalat dalam rangka mensukeskan divestasi saham PT NNT oleh PT Bumi Resources Tbk melalui anak perusahaannya PT Multicapital.

“Kepala Daerah secara sengaja telah melakukan tindakan merugikan negara dan rakyat untuk keuntungan pihak swasta dan terindikasi untuk keuntungan pribadi dan golongan,” terang Hatta.

Di samping itu, saham PT MDB telah dipermainkan, digadaikan, dijadikan agunan ke lembaga keuangan internasional, yaitu Credit Suisse Singapore dan lembaga keungan internasional lainnya. Dengan demikian saham milik perusahaan daerah telah jatuh ke tangan lembaga keuangan internasional.

“Akibatnya perusahaan daerah PT DMB tersandera utang kepada lembaga keuangan internasional,” pungkas mantan anggota DPR RI ini.

Rumusan lain yang digodok oleh sepuluh tim perumus diantaranya 1) Lukman Malanuang, 2) Donny Rimbawan, 3) M Salahuddin, 4) Poetra Adi Soerjo, 5) Manimbang Kahariadi, 6) Syadaruddin, 7) Mada Gandhi, 8) M Hatta Taliwang, 9) Salamuddin Daeng, 10) Arif Hidayat juga menuntut DPRD Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat mengeluarkan rekomendasi resmi untuk mendesak BPK melakukan audit investigasi terhadap pembelian saham 24%.

“Kami juga mendesak DPRD Provinsi NTB untuk mencabut Perda no 4 tahun 2010 tentang Daerah Maju Bersaing (DMB) yang dalam proses pembuatannya tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dan justru menguntungkan PT Multicapital sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mengekskusi 24% saham PT NNT tahun 2006-2009,” ungkap mantan anggota DPRD KSB Manimbang Kahariadi.

PERNYATAAN SIKAP HATTA TALIWANG TAHUN 2012 ENAM TAHUN LALU TENTANG DIVESTASI NEWMONT

KPK Didesak periksa Gubernur NTB terkait penyimpangan divestasi Newmont

Kebijakan Gubernur NTB, Zainul Majdi yang menetapkan Perda no 4 tahun 2010 tentang PT Daerah Maju Bersaing (DMB) merupakan alasan kuat agar KPK memeriksa Gubernur NTB terkait kekisruhan divestasi 24% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Perada ini dinilai sangat merugikan daerah, bahkan hak daerah untuk memiliki saham 24% akhirnya dengan mudah berpindah kepada PT Multicapital sebagai mitra daerah yang secara utuh menguasai 18% saham divestasi tersebut.

Tim perumus pertemuan nasional elemen masyarakat Semawa (Kabupaten Sumbawa&Sumbawa Barat) dari seluruh Indonesia pada tanggal 14 Juli 2012 di Galeri Café, Taman Ismail Marzuki Cikini Jakarta Pusat akhirnya menuntut KPK untuk memeriksa seleuruh pihak yang terlibat dalam proses transaksi divestasi saham 24%, yaitu Zainul Majdi sebagai Gubernur NTB, KH Zulkifli Muhadi sebagai Bupati KSB, dan Djamaluddin Malik selaku Bupati Sumbawa.

“Pemerintah daerah tidak menerima manfaat bentuk deviden sebagaimana mestinya. Mekanisme divestasi telah menjadikan saham 24% sepenuhnya di bawah kendali PT Bumi Resources Tbk dan pembagian deviden sepenuhnya dikendalikan oleh PT Bumi Resource Tbk,” ungkap anggota tim perumus Salamuddin Daeng usai menuntaskan rumusan bersama tim lainnya di RM Taliwang Bersaudara, Tebet Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2012) malam.

Menurut Direktur Institut for Global Justice (IGJ) ini proses divestasi tidak transparan, tidak melibatkan DPRD Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dan tidak melibatkan publik terindikasi korupsi. Proses pembelian saham, pendirian perusahaan daerah, pinjaman perusahaaan daerah kepada PT Bumi Resources Tbk tidak mendapatkan persetujuan DPRD KSB dan KS dan tidak ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Pandangan Daeng juga diperkuat oleh tim perumus lainnya Hatta Taliwang yang juga pengamat ekonomi politik Institut Soekarno Hatta. Menurut dia, Pemda NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa secara sengaja mau diperalat dalam rangka mensukeskan divestasi saham PT NNT oleh PT Bumi Resources Tbk melalui anak perusahaannya PT Multicapital.

“Kepala Daerah secara sengaja telah melakukan tindakan merugikan negara dan rakyat untuk keuntungan pihak swasta dan terindikasi untuk keuntungan pribadi dan golongan,” terang Hatta.

Di samping itu, saham PT MDB telah dipermainkan, digadaikan, dijadikan agunan ke lembaga keuangan internasional, yaitu Credit Suisse Singapore dan lembaga keungan internasional lainnya. Dengan demikian saham milik perusahaan daerah telah jatuh ke tangan lembaga keuangan internasional.

“Akibatnya perusahaan daerah PT DMB tersandera utang kepada lembaga keuangan internasional,” pungkas mantan anggota DPR RI ini.

Rumusan lain yang digodok oleh sepuluh tim perumus diantaranya 1) Lukman Malanuang, 2) Donny Rimbawan, 3) M Salahuddin, 4) Poetra Adi Soerjo, 5) Manimbang Kahariadi, 6) Syadaruddin, 7) Mada Gandhi, 8) M Hatta Taliwang, 9) Salamuddin Daeng, 10) Arif Hidayat juga menuntut DPRD Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat mengeluarkan rekomendasi resmi untuk mendesak BPK melakukan audit investigasi terhadap pembelian saham 24%.

“Kami juga mendesak DPRD Provinsi NTB untuk mencabut Perda no 4 tahun 2010 tentang Daerah Maju Bersaing (DMB) yang dalam proses pembuatannya tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dan justru menguntungkan PT Multicapital sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mengekskusi 24% saham PT NNT tahun 2006-2009,” ungkap mantan anggota DPRD KSB Manimbang Kahariadi.

Demo Mahasiswa NTB Desak KPK Berani Seret & Penjarakan Tuanku Guru Bajang Memanas, Ternyata Kasus Korupsinya Sampai Rugikan Negara 2,6 Triliun

Written By Revolusi Mental on Rabu, 30 Mei 2018 | 11:35

Demo Mahasiswa NTB mentuntut TGB
Ketua Perhimpunan Mahasiswa dan Pemuda NTB, Syahrul Rizal menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih tegas dan segera memenjarakan Gubernur NTB, Tuanku Guru Bajang (TGB) dalam dugaan kasus korupsi saham PT Newmont.

’’KPK sebagai instansi independen sekaligus penggebuk maling uang rakyat, harus lebih aktif. KPK tidak boleh membiarkan seorangpun pelaku selamat dari jerat hukum, tidak terkecuali TGB (Tuan Guru Bajang) selaku Gubernur NTB dan terindikasi terlibat kasus korupsi divestasi 82 saham PT Newmont. Nilainya ditaksir mencapai 2,6 Triliun,’’ ujar Syahrul di Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Tindak korupsi dituding sebagai faktor utama yang menyebabkan satu daerah terbelenggu kemiskinan. PT Newmont yang sudah beroperasi puluhan tahun di Nusa Tenggara Barat, harusnya mampu mengerek kemakmuran warga daerah. Kepala daerah sebagai eksekutor pengentasan kemelaratan, tidak sepantasnya menggelapkan dana yang diperuntukkan untuk pembangunan masyarakat.


 ’’Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan terbesar yang membunuh anak bangsa secara perlahan. Korupsi itu membuat bangsa ini makin terpuruk. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, imbas dari ulah para koruptor yang mementingkan dompet pribadi. Ketidakjelasan dana itu merupakan bukti nyata TGB curang dan menggelapkan uang rakyat. Jika KPK membiarkan TGB bebas dan hanya memeriksanya tanpa kejelasan, tentu KPK bermain mata dengan TGB terkait divestasi 82 saham PT Newmont,’’ tambah Aktivis HMI ini.

Dengan berlarut-larutnya waktu penetapan tersangka dan kesan tidak tegas, Syahrul melanjutkan, sebagai anak daerah yang menimba ilmu di Jakarta menyampaikan beberapa tuntutan. Agar kepala daerah jangan sewenang-wenang dan sadar, dipundaknya lah nasib masyarakat ditambatkan.

’’Kami atas nama Perhimpunan Mahasiswa dan Pemuda NTB menuntut KPK agar, menjadikan TGB tersangka korupsi divestasi 82 saham PT Newmont yang nilainya mencapai 2,6 Triliun. Dan TGB harus dicopot sebagai Gubernur karena telah mencemarkan Provinsi NTB. KPK harus memeriksa semua bandit korupsi di PT Newmont,’’ tandas Rizal.

SENGSARA KALAU JOKOWI 2 PERIODE

Written By KUPAS.TV on Jumat, 25 Mei 2018 | 17:00

By Djoko Edhi Abdurrahman (Anggota Komisi Hukum DPR 2004 - 2009, Advokat & Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU).

Kalau Jokowi sampai 2 periode, kian parah kesengsaraan rakyat. Sekarang saja 66 biji janji pilpresnya, tak sebiji pun yang dipenuhi. Kalau 2 periode, niscaya dustanya 2 kali lipat.

Dosa besar dalam politik adalah berdusta. Janji pilpres adalah social contract, wajib dipenuhi menurut Thomas Hobbes, John Locke, Jacques Rosseau, dan Montesqieu. Menurut keempat icon pakem Ilmu Negara itu, plus Al Mawardi, jika janji tadi tak dipenuhi pemimpin terpilih, rakyat kudu tarik mandat. Jika yang ditimbulkan oleh pembangkangan atas social contract, telah melanggar HAM, rakyat berhak memberontak.

Hanya satu orang di atas bumi yang membolehkan kepala negara berbohong. Yaitu ahli dan penulis buku "Discoursi" ialah Niccholo Machiavelli yang sangat masyhur.

Dalam buku keduanya, "Il Principe", Machiavelli memberi saran, "Berdustalah yang banyak, jika itu untuk mempertahankan kekuasaan!".

Machiavelli segenerasi dengan Jamaludin El Afghani, peletak dasar Emansipasi pertama di dunia, "Tahrir El Mar'ah", telah menjadi sangat masyhur berkat saran paradok berat itu.

Habis itu, para sosiolog se dunia, menurut Profesor Hunt dan Profesor Horton dari Michigan University, dalam "Sociology I", memberi juluk kepada Machiavelli, ilmuwan syetan.

Hukum Macet

Menurut Joan Bodin, sesungguhnya hanya satu yang diderma oleh kedaulatan rakyat kepada pemimpin terpilih. Yaitu kedaulatan rakyat dari demokrasi itu mewariskan kekuasaan kepada kepala negara untuk menghukum yang bersalah.

Sudah 4 tahun berjalan kekuasaan Jokowi, tak satupun ia melakukan kekuasaan teorema Bodin itu. Hukum macet di mana-mana. Sejak dari excess du pavoir (penyalahgunaan kekuasaan), detournament du pavoir (penyalahgunaan wewenang), dan tort (kesalahan pidana) menjadi pemandangan luar biasa yang biasa, business as usual.

Tapi saya setuju Machiavelli, bahwa rakyat Indonesia tidak memiliki "Nasib Baik" untuk memiliki "pemimpin yang baik" ketika Jokowi terpilih menjadi presiden. Sedangkan Jokowi tak memiliki "Nasib Baik" untuk menjadi "Pemimpin yang Baik".

Machiavelli menyebutnya "Nasib Baik" tadi dengan frasa "Glorium". Rakyat Indonesia dan Jokowi sama-sama tak memiliki glorium yang kini menampilkan sikon negara menuju titik nadir, nyungsep.

Di sini perbedaan Jokowi dengan Soeharto ketika Soeharto jadi kepala negara. Soeharto memiliki "Nasib Baik" untuk menjadi "Pemimpin yang Baik", dan pada saat bersamaan rakyat Indonesia memiliki "Nasib Baik" untuk memiliki "Pemimpin yang Baik". Soeharto dan rakyatnya sama-sama memiliki glorium.

Saya tidak melihat Machiavelli masuk ke ilmu kanuragan, klenik, kejawen, sinkretisme, atau paranormal. Machiavelli bukan itu. Ia adalah pejabat tinggi negara layer 1, yang pada akhirnya masuk penjara akibat pemikirannya. Berbeda dengan buku keduanya yang ditulis di penjara "Il Principe", yang sangat pragmatis. Pada "Discoursi", Machiavelli jernih, ilmuwan murni.

Machiavelli meneliti kekuasaan Romawi dan Yunani semasa Ecklesia (negara kota), asal muasal negara demokrasi.  "Mengapa paling lama 40 tahun, kekuasaan di Romawi mengalami pemberontakan? Dan runtuh. Mengapa di Yunani, selama 900 tahun lebih, di bawah hukum Liqurgus, dijagai para Spartan, tak ada gejolak yang berarti seperti di Roma?"

Yaitu glorium. Romawi tak punya glorium. Romawi selalu salah, rakyat Romawi salah pilih orang. Demokrasi di Ecklesia itu menipu, menjauhkan glorium dari sana.

"Jangan kau tangisi darah yang tumpah oleh revolusi. Tapi menangislah ketika pemimpin terpilih, tak memiliki nasib baik untuk menjadi pemimpin yang baik, dan rakyat yang memilih, tak memiliki nasib baik untuk memiliki pemimpin yang baik", kata Machivelli.

Bukti bahwa pemimpin terpilih tak punya glorium, diketahui dari janji dalam political contract (social contract) nya yang tak mampu direalisasikan. Game over!

Berita Palsu tentang Perkosaan Etnis Cina pada Kerusuhan Mei 2008

Written By KUPAS.TV on Kamis, 24 Mei 2018 | 08:58

Usai meliput di Monumen Mahatma Gandhi dan Museum Jawaharlal Nehru di New Delhi, saya menuju Wisa Duta Kedutaan Besar Republik Indonesia di kawasan Chanakyapuri, New Delhi, India.
Petang itu pada akhir Mei 2011 lalu, saya diterima Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk India, Letnan Jenderal (Purn) Andi Muhammad Ghalib.
_“Shubh sundhyaa. Aapka swaagat haiPA_ katanya dalam bahasa India.Ia tersenyum dan meminta saya membuka kamus bahasa India. Ungkapan itu berarti selamat malam dan selamat datang.
Salah satu obrolan malam itu seputar peristiwa kerusuhan Mei 1998. Ghalib pada Mei 1998 masih sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) ABRI, dengan pangkat mayor jenderal. Hampir tiga tahun ia menyandang pangkat mayor jenderal dalam usia menjelang 53 tahun. Jabatan sebelumnya adalah Oditur Jenderal ABRI istilah lain untuk jaksa agung militer.
Namun pertanyaan saya bukan dalam kapasitasnya sebagai Oditur Jenderal ABRI maupun Kababinkum ABRI, melainkan sebagai Jaksa Agung. Ia dilantik Presiden BJ Habibie sebagai Jaksa Agung pada 15 Juni 1998. Sekaligus dinaikkan pangkatnya menjadi letnan jenderal. Sebuah hadiah hari kelahirannya ke 53 tahun.
Salah satu pertayaan saya yang membuat dia harus bolak balik ke meja kerjanya, seputar isu perkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998. _*“Bohong itu! Merusak citra Indonesia di mata dunia. Ada orang Cina yang kurangajar membuat CERITA PALSU di Amerika,”*_ kata Ghalib. Ia meminta saya menghubungi Letnan Jenderal (Purn) Moetojib, jika sudah kembali ke Jakarta.
Ghalib pun menceritakan sebagai jaksa agung mendapatkan laporan tentang berita bohong _*(HOAX dalam istilah sekarang)*_ tersebut. Termasuk berkoordinasi dengan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), Letnan Jenderal (Purn) Moetojib dan Kepala Polri, Letnan Jenderal Polisi Roesmanhadi.
Ia kemudian memperlihatkan dokumen dari FBI, Biro Penyelidik Amerika. Lembaga itu menyatakan bahwa kasus perkosaan massal merupakan _*MODUS PENIPUAN DARI SEJUMLAH WARGA KETURUNAN CINA DI INDONESIA UNTUK MENDAPATKAN "SUAKA POLITIK.*_ dus penipuan dari sejumlah warga keturunan Cina di Indonesia untuk mendapatkan suaka politik. Dokumen tersebut didapatnya saat menjadi anggota DPR RI pada 2004-2009.
Dokumen FBI 2004 itu, menurut Ghalib memperkuat hasil tim khusus yang dibuat pemerintah BJ Habibie pada 1999. Dalam laporan tim, _*tidak ditemukan data-data dan fakta-fakta,*_ baik di rumah sakit, maupun apartemen yang disebutkan telah terjadi perkosaan massal itu.
Ya, FBI melaporkan dalam sebuah operasi dengan nama sandi Operation Jakarta. Mereka menangkap 26 anggota sindikat pemalsu dokumen suaka. Operasi rahasia dilakukan serentak di lebih dari 10 negara bagian di Amerika Serikat.
_*“Pemimpin sindikat ini adalah Hans Guow, WNI keturunan Cina, ”*_ kata Jaksa Penuntut Wilayah Virginia, Paul J McNulty yang menangani kasus ini.
Kami membaca dokumen rahasia itu di ruang makan keluarga, sambil makan malam ditemani Andi Murniati, istri Andi Muhammad Ghalib.
Itulah operasi yang dilakukan terhadap sejumlah WNI keturunan Cina yang meminta suaka politik dengan alasan menjadi korban perkosaan dalam peristiwa Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya.
Setelah menyelidiki selama dua tahun, pada Senin, 22 November 2004 satuan tugas rahasia pemerintah Amerika Serikat menggelar operasi tersebut. Para tersangka dikenai tuduhan sama, yakni _*memalsukan dokumen suaka serta berkonspirasi dalam pemalsuan berbagai dokumen.*_
Awalnya, mereka hanya membantu menyediakan dokumen _*asli tapi palsu.*_ Setelah berhasil mengelabui pihak berwenang dengan memalsukan izin kerja dan nomor jaminan sosial, mereka mulai menyiapkan aplikasi suaka politik palsu.
Menyiapkan skenario pengakuan palsu seperti diperkosa atau dianiaya dalam kerusuhan Mei 1998.
“Cerita tentang penyiksaan itu sangat seragam, karena para pencari suaka _*menghafalkan kata demi kata secara persis*_ seperti yang diajarkan,” kata Jaksa McNulty.
Mereka pun _mengajari kliennya_ untuk menangis meraung-raung dan memohon dengan emosional untuk mengundang simpati petugas. Banyak yang menceritakan kisahnya begitu sama persis. Misalnya, diperkosa sopir taksi. Pengakuan itu meluncur dari mulut 14 perempuan WNI keturunan Cina yang mengajukan permohonan suaka sejak 31 Oktober 2000 hingga 6 Januari 2002.
“Mereka mengaku diperkosa karena sebagai WNI keturunan Cina,” kata Dean McDonald, agen spesial dari Biro Imigrasi dan Bea Cukai Kepabeanan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat di negara bagian Virginia.
Voice of Amerika juga membuat liputan investigatif tentang isu perkosaan massal itu. Mereka keluar masuk berbagai lokasi yang dicurigai sebagai  tempat kejadian perkara perkosaan massal, dan mencoba mewawancarai berbagai pihak. Tapi _*hasilnya nihil!*_
Memang ada kasus perkosaan, tetapi bukan massal. Bukan hanya pada Mei 1998. Hampir tiap bulan juga ada kasus perkosaan di sejumlah tempat di Jakarta dan lainnya. Kasus kriminal biasa. _*Hasil penyidikan FBI akhirnya membongkar kebohongan itu. *_
Itulah salah satu isu dahsyat tentang pemerkosaan massal atas para perempuan etnis Cina pada saat kerusuhan Mei 1998. Dengan sistematis mereka meniupkan isu tentang isu perkosaan itu, dengan berbagai cerita di berbagai media, dengan berbagai cara dan sarana, baik di dalam dan luar negeri.
Yang paling kontroversial adalah kisah hoax yang diceritakan seorang gadis keturunan Cina bernama Vivian. Cerita palsu itu muncul pada pertengahan Juni 1998.  Di situ ia mengaku tinggal bersama orang tuanya di lantai 7 sebuah apartemen di kawasan Kapuk, Jakarta Utara.
Saat penyerbuan itu mereka memperkosa Vivian, saudara, tante dan tetangga-tetangganya. Kisahnya ditulis secara deskriptif, detail dan menyentuh, sehingga mampu membangkitkan emosi. Bahkan ‘Majalah Jakarta-Jakarta’ mengutip cerita perkosaan itu.
Sayang sekali majalah tersebut menyebarkan _*berita hoax yang mempermalukan bangsa Indonesia.*_
Di internet pun muncul foto-foto berisi gambar para korban kerusuhan Mei 1998. Sejumlah website memuat foto-foto yang luar biasa sadis dan mencekam, seolah-olah sebagai foto kerusuhan Mei 1998 dan korban-korban perkosaan massal itu.
Tayangan tersebut mengundang emosi luar biasa bagi etnis Cina di seluruh dunia. Mereka menuduh orang-orang Cina di Indonesia akan dibinasakan, seperti kasus The Rape of Nanking, saat pendudukan Jepang ke Cina, pada 1937.
Setelah pengakuan Vivian itu, para wartawan dalam dan luar negeri berupaya menelusuri petunjuk tersebut, Hasilnya nihil. Hal yang sama dialami aparat kepolisian dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), hasilnya pun sama, nihil!
Warga di sekitar apartemen yang disebut sebagai tempat tinggal Vivian menjawab, tidak ada dan tidak pernah terdengar adanya  remaja putri Cina yang diperkosa saat kerusuhan Mei 1998.  Beberapa saksi  malah menyebutkan, mereka sudah kabur ke luar negeri sebelum peristiwa kerusuhan itu.
Seperti saran Ghalib, saya pun menemui Moetojib saat kembali ke Jakarta. Ceritanya pun sama. Bangsa Indonesia dipermalukan WNI keturunan Cina yang membuat berita bohong.
Jadi, jika masih ada yang percaya tentang kasus perkosaan massal terhadap WNI keturunan Cina pada Mei 1998, segera beranguslah dari pikiran busuk itu. (rol)
_* Selamat Ginting, Jurnalis Republika*_

Komite Investigasi Negara kukuhkan Ketua Umum Jendral Tyasno Sudarto

Written By KUPAS.TV on Rabu, 18 April 2018 | 22:42

Komite Investigasi Negara (KIN) kukuhkan Jendral Tyasno Sudarto sebagai Ketua Umum yang baru. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan launching lembaga independen Media KIN, LBH KIN dan INKOKIN.
Induk Koperasi Komite Investigasi Negara (INKOKIN) merupakan Badan Usaha pendukung untuk membiayai operasional KIN.


 
Support : KUPAS.CO | PT. Telematika Indonusa
Copyright © 2011. KUPAS.CO - All Rights Reserved
Gedung Dewan Pers Lt.5 AWPI Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Telp. (021) 2951 7417 Fax : 021 2120 3425 WA : 0811 175 798 Email : redaksi@kupas.co.id