Latest Post

Audit Investigasi Korupsi Divestasi Newmont BPK - KPK

Written By KUPAS.TV on Sabtu, 23 Juni 2018 | 12:29

By Djoko Edhi Abdurrahman (Anggota Komisi Hukum DPR 2004 - 2009, Advokat, Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU).

Tahapan pengusutan KPK kepada TGB baru sampai tahap Pulbuket (pengumpulan bukti dan keterangan). Itu tahap awal pada proses lidik. Setelah bukti permulaan diperoleh, baru KPK meminta BPK untuk melakukan audit investigasi (audit khusus korupsi) sebagai bagian dari Lidik. Jadi, kalau BPK melakukan audit tanpa permintaan KPK, namanya audit umum. Dipastikan tak ada frasa "korupsi" dalam laporan audit. Audit umum model ini, tak bisa mendukung Sidik.

Dari rapat dengan KPK, saya selaku lawyer berkesimpulan, terang benderang terjadi kerugian keuangan negara. KPK malah lebih banyak tahu tentang korupsi divestasi tambang ini.

Namanya saja divestasi. Istilah divestasi menunjukkan milik negara, diatur oleh UU No 34 tentang Divestasi. Karenanya, penyimpangan dalam pelaksanaan divestasi adalah korupsi.

Berapa besar kerugian keuangan negara tersebut, pasnya (tak boleh salah angka dalam tuntutan menurut KUHAP), diperlukan penghitungan audit investigasi. Subtansi hukumnya, kasus rechtvinding, wajib diaudit untuk menentukan kerugian keuangan negara (ini bedanya dgn OTT).

Dari rapat dgn KPK, TGB adalah mededader (aktor intelektual). Yang serem dalam kasus ini, dibarengi dengan horror. Terbunuhnya dokter Mawardi yang dalam kasus ini ialah saksi mahkota. Kasus Penghilangan orang tersebut, sudah ditangani polisi. Menguap juga.

Begitu saya naikkan infonya ke Face Book, ancaman bertubi-tubi dari NTB. Selain sosmed, juga tilpon langsung. Termasuk ke Hatta Taliwang, yang bahkan keluarganya di Mataram diancam akan dibunuh. Mafioso.

KPK sendiri bekerja sangat cepat. Hanya sebulan setelah laporan kami (aktivis anti korupsi), ditindaklanjuti dgn memeriksa 41 saksi, termasuk TGB. Artinya lidik sudah running.

Perkembangan kasus divestasi ini, melibatkan para konglomerat: Arifin Panigoro, Kiki Barki, Bakri, dan sejumlah korporasi internasional.

Baru kali ini kasus divestasi yang merugikan keuangan negara Rp 2,6 triliun ini ditangani aspek pidananya oleh KPK.

Review Perdata

Ini adalah pernyataan Hatta Taliwang Tahun 2012, enam tahun lalu untuk mereview aspek perdatanya.
KPK didesak periksa Gubernur NTB terkait penyimpangan divestasi Newmont.

Kebijakan Gubernur NTB, Zainul Majdi yang menetapkan Perda no 4 tahun 2010 tentang PT Daerah Maju Bersaing (DMB) merupakan alasan kuat agar KPK memeriksa Gubernur NTB terkait kekisruhan divestasi 24% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Perada ini dinilai sangat merugikan daerah, bahkan hak daerah untuk memiliki saham 24% akhirnya dengan mudah berpindah kepada PT Multicapital sebagai mitra daerah yang secara utuh menguasai 18% saham divestasi tersebut.

Tim perumus pertemuan nasional elemen masyarakat Semawa (Kabupaten Sumbawa&Sumbawa Barat) dari seluruh Indonesia pada tanggal 14 Juli 2012 di Galeri Café, Taman Ismail Marzuki Cikini Jakarta Pusat akhirnya menuntut KPK untuk memeriksa seleuruh pihak yang terlibat dalam proses transaksi divestasi saham 24%, yaitu Zainul Majdi sebagai Gubernur NTB, KH Zulkifli Muhadi sebagai Bupati KSB, dan Djamaluddin Malik selaku Bupati Sumbawa.

“Pemerintah daerah tidak menerima manfaat bentuk deviden sebagaimana mestinya. Mekanisme divestasi telah menjadikan saham 24% sepenuhnya di bawah kendali PT Bumi Resources Tbk dan pembagian deviden sepenuhnya dikendalikan oleh PT Bumi Resource Tbk,” ungkap anggota tim perumus Salamuddin Daeng usai menuntaskan rumusan bersama tim lainnya di RM Taliwang Bersaudara, Tebet Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2012) malam.

Menurut Direktur Institut for Global Justice (IGJ) ini proses divestasi tidak transparan, tidak melibatkan DPRD Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dan tidak melibatkan publik terindikasi korupsi. Proses pembelian saham, pendirian perusahaan daerah, pinjaman perusahaaan daerah kepada PT Bumi Resources Tbk tidak mendapatkan persetujuan DPRD KSB dan KS dan tidak ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Pandangan Daeng juga diperkuat oleh tim perumus lainnya Hatta Taliwang yang juga pengamat ekonomi politik Institut Soekarno Hatta. Menurut dia, Pemda NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa secara sengaja mau diperalat dalam rangka mensukeskan divestasi saham PT NNT oleh PT Bumi Resources Tbk melalui anak perusahaannya PT Multicapital.

“Kepala Daerah secara sengaja telah melakukan tindakan merugikan negara dan rakyat untuk keuntungan pihak swasta dan terindikasi untuk keuntungan pribadi dan golongan,” terang Hatta.

Di samping itu, saham PT MDB telah dipermainkan, digadaikan, dijadikan agunan ke lembaga keuangan internasional, yaitu Credit Suisse Singapore dan lembaga keungan internasional lainnya. Dengan demikian saham milik perusahaan daerah telah jatuh ke tangan lembaga keuangan internasional.

“Akibatnya perusahaan daerah PT DMB tersandera utang kepada lembaga keuangan internasional,” pungkas mantan anggota DPR RI ini.

Rumusan lain yang digodok oleh sepuluh tim perumus diantaranya 1) Lukman Malanuang, 2) Donny Rimbawan, 3) M Salahuddin, 4) Poetra Adi Soerjo, 5) Manimbang Kahariadi, 6) Syadaruddin, 7) Mada Gandhi, 8) M Hatta Taliwang, 9) Salamuddin Daeng, 10) Arif Hidayat juga menuntut DPRD Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat mengeluarkan rekomendasi resmi untuk mendesak BPK melakukan audit investigasi terhadap pembelian saham 24%.

“Kami juga mendesak DPRD Provinsi NTB untuk mencabut Perda no 4 tahun 2010 tentang Daerah Maju Bersaing (DMB) yang dalam proses pembuatannya tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dan justru menguntungkan PT Multicapital sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mengekskusi 24% saham PT NNT tahun 2006-2009,” ungkap mantan anggota DPRD KSB Manimbang Kahariadi.

PERNYATAAN SIKAP HATTA TALIWANG TAHUN 2012 ENAM TAHUN LALU TENTANG DIVESTASI NEWMONT

KPK Didesak periksa Gubernur NTB terkait penyimpangan divestasi Newmont

Kebijakan Gubernur NTB, Zainul Majdi yang menetapkan Perda no 4 tahun 2010 tentang PT Daerah Maju Bersaing (DMB) merupakan alasan kuat agar KPK memeriksa Gubernur NTB terkait kekisruhan divestasi 24% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Perada ini dinilai sangat merugikan daerah, bahkan hak daerah untuk memiliki saham 24% akhirnya dengan mudah berpindah kepada PT Multicapital sebagai mitra daerah yang secara utuh menguasai 18% saham divestasi tersebut.

Tim perumus pertemuan nasional elemen masyarakat Semawa (Kabupaten Sumbawa&Sumbawa Barat) dari seluruh Indonesia pada tanggal 14 Juli 2012 di Galeri Café, Taman Ismail Marzuki Cikini Jakarta Pusat akhirnya menuntut KPK untuk memeriksa seleuruh pihak yang terlibat dalam proses transaksi divestasi saham 24%, yaitu Zainul Majdi sebagai Gubernur NTB, KH Zulkifli Muhadi sebagai Bupati KSB, dan Djamaluddin Malik selaku Bupati Sumbawa.

“Pemerintah daerah tidak menerima manfaat bentuk deviden sebagaimana mestinya. Mekanisme divestasi telah menjadikan saham 24% sepenuhnya di bawah kendali PT Bumi Resources Tbk dan pembagian deviden sepenuhnya dikendalikan oleh PT Bumi Resource Tbk,” ungkap anggota tim perumus Salamuddin Daeng usai menuntaskan rumusan bersama tim lainnya di RM Taliwang Bersaudara, Tebet Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2012) malam.

Menurut Direktur Institut for Global Justice (IGJ) ini proses divestasi tidak transparan, tidak melibatkan DPRD Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dan tidak melibatkan publik terindikasi korupsi. Proses pembelian saham, pendirian perusahaan daerah, pinjaman perusahaaan daerah kepada PT Bumi Resources Tbk tidak mendapatkan persetujuan DPRD KSB dan KS dan tidak ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Pandangan Daeng juga diperkuat oleh tim perumus lainnya Hatta Taliwang yang juga pengamat ekonomi politik Institut Soekarno Hatta. Menurut dia, Pemda NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa secara sengaja mau diperalat dalam rangka mensukeskan divestasi saham PT NNT oleh PT Bumi Resources Tbk melalui anak perusahaannya PT Multicapital.

“Kepala Daerah secara sengaja telah melakukan tindakan merugikan negara dan rakyat untuk keuntungan pihak swasta dan terindikasi untuk keuntungan pribadi dan golongan,” terang Hatta.

Di samping itu, saham PT MDB telah dipermainkan, digadaikan, dijadikan agunan ke lembaga keuangan internasional, yaitu Credit Suisse Singapore dan lembaga keungan internasional lainnya. Dengan demikian saham milik perusahaan daerah telah jatuh ke tangan lembaga keuangan internasional.

“Akibatnya perusahaan daerah PT DMB tersandera utang kepada lembaga keuangan internasional,” pungkas mantan anggota DPR RI ini.

Rumusan lain yang digodok oleh sepuluh tim perumus diantaranya 1) Lukman Malanuang, 2) Donny Rimbawan, 3) M Salahuddin, 4) Poetra Adi Soerjo, 5) Manimbang Kahariadi, 6) Syadaruddin, 7) Mada Gandhi, 8) M Hatta Taliwang, 9) Salamuddin Daeng, 10) Arif Hidayat juga menuntut DPRD Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat mengeluarkan rekomendasi resmi untuk mendesak BPK melakukan audit investigasi terhadap pembelian saham 24%.

“Kami juga mendesak DPRD Provinsi NTB untuk mencabut Perda no 4 tahun 2010 tentang Daerah Maju Bersaing (DMB) yang dalam proses pembuatannya tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dan justru menguntungkan PT Multicapital sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mengekskusi 24% saham PT NNT tahun 2006-2009,” ungkap mantan anggota DPRD KSB Manimbang Kahariadi.

SENGSARA KALAU JOKOWI 2 PERIODE

Written By KUPAS.TV on Jumat, 25 Mei 2018 | 17:00

By Djoko Edhi Abdurrahman (Anggota Komisi Hukum DPR 2004 - 2009, Advokat & Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU).

Kalau Jokowi sampai 2 periode, kian parah kesengsaraan rakyat. Sekarang saja 66 biji janji pilpresnya, tak sebiji pun yang dipenuhi. Kalau 2 periode, niscaya dustanya 2 kali lipat.

Dosa besar dalam politik adalah berdusta. Janji pilpres adalah social contract, wajib dipenuhi menurut Thomas Hobbes, John Locke, Jacques Rosseau, dan Montesqieu. Menurut keempat icon pakem Ilmu Negara itu, plus Al Mawardi, jika janji tadi tak dipenuhi pemimpin terpilih, rakyat kudu tarik mandat. Jika yang ditimbulkan oleh pembangkangan atas social contract, telah melanggar HAM, rakyat berhak memberontak.

Hanya satu orang di atas bumi yang membolehkan kepala negara berbohong. Yaitu ahli dan penulis buku "Discoursi" ialah Niccholo Machiavelli yang sangat masyhur.

Dalam buku keduanya, "Il Principe", Machiavelli memberi saran, "Berdustalah yang banyak, jika itu untuk mempertahankan kekuasaan!".

Machiavelli segenerasi dengan Jamaludin El Afghani, peletak dasar Emansipasi pertama di dunia, "Tahrir El Mar'ah", telah menjadi sangat masyhur berkat saran paradok berat itu.

Habis itu, para sosiolog se dunia, menurut Profesor Hunt dan Profesor Horton dari Michigan University, dalam "Sociology I", memberi juluk kepada Machiavelli, ilmuwan syetan.

Hukum Macet

Menurut Joan Bodin, sesungguhnya hanya satu yang diderma oleh kedaulatan rakyat kepada pemimpin terpilih. Yaitu kedaulatan rakyat dari demokrasi itu mewariskan kekuasaan kepada kepala negara untuk menghukum yang bersalah.

Sudah 4 tahun berjalan kekuasaan Jokowi, tak satupun ia melakukan kekuasaan teorema Bodin itu. Hukum macet di mana-mana. Sejak dari excess du pavoir (penyalahgunaan kekuasaan), detournament du pavoir (penyalahgunaan wewenang), dan tort (kesalahan pidana) menjadi pemandangan luar biasa yang biasa, business as usual.

Tapi saya setuju Machiavelli, bahwa rakyat Indonesia tidak memiliki "Nasib Baik" untuk memiliki "pemimpin yang baik" ketika Jokowi terpilih menjadi presiden. Sedangkan Jokowi tak memiliki "Nasib Baik" untuk menjadi "Pemimpin yang Baik".

Machiavelli menyebutnya "Nasib Baik" tadi dengan frasa "Glorium". Rakyat Indonesia dan Jokowi sama-sama tak memiliki glorium yang kini menampilkan sikon negara menuju titik nadir, nyungsep.

Di sini perbedaan Jokowi dengan Soeharto ketika Soeharto jadi kepala negara. Soeharto memiliki "Nasib Baik" untuk menjadi "Pemimpin yang Baik", dan pada saat bersamaan rakyat Indonesia memiliki "Nasib Baik" untuk memiliki "Pemimpin yang Baik". Soeharto dan rakyatnya sama-sama memiliki glorium.

Saya tidak melihat Machiavelli masuk ke ilmu kanuragan, klenik, kejawen, sinkretisme, atau paranormal. Machiavelli bukan itu. Ia adalah pejabat tinggi negara layer 1, yang pada akhirnya masuk penjara akibat pemikirannya. Berbeda dengan buku keduanya yang ditulis di penjara "Il Principe", yang sangat pragmatis. Pada "Discoursi", Machiavelli jernih, ilmuwan murni.

Machiavelli meneliti kekuasaan Romawi dan Yunani semasa Ecklesia (negara kota), asal muasal negara demokrasi.  "Mengapa paling lama 40 tahun, kekuasaan di Romawi mengalami pemberontakan? Dan runtuh. Mengapa di Yunani, selama 900 tahun lebih, di bawah hukum Liqurgus, dijagai para Spartan, tak ada gejolak yang berarti seperti di Roma?"

Yaitu glorium. Romawi tak punya glorium. Romawi selalu salah, rakyat Romawi salah pilih orang. Demokrasi di Ecklesia itu menipu, menjauhkan glorium dari sana.

"Jangan kau tangisi darah yang tumpah oleh revolusi. Tapi menangislah ketika pemimpin terpilih, tak memiliki nasib baik untuk menjadi pemimpin yang baik, dan rakyat yang memilih, tak memiliki nasib baik untuk memiliki pemimpin yang baik", kata Machivelli.

Bukti bahwa pemimpin terpilih tak punya glorium, diketahui dari janji dalam political contract (social contract) nya yang tak mampu direalisasikan. Game over!

Berita Palsu tentang Perkosaan Etnis Cina pada Kerusuhan Mei 2008

Written By KUPAS.TV on Kamis, 24 Mei 2018 | 08:58

Usai meliput di Monumen Mahatma Gandhi dan Museum Jawaharlal Nehru di New Delhi, saya menuju Wisa Duta Kedutaan Besar Republik Indonesia di kawasan Chanakyapuri, New Delhi, India.
Petang itu pada akhir Mei 2011 lalu, saya diterima Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk India, Letnan Jenderal (Purn) Andi Muhammad Ghalib.
_“Shubh sundhyaa. Aapka swaagat haiPA_ katanya dalam bahasa India.Ia tersenyum dan meminta saya membuka kamus bahasa India. Ungkapan itu berarti selamat malam dan selamat datang.
Salah satu obrolan malam itu seputar peristiwa kerusuhan Mei 1998. Ghalib pada Mei 1998 masih sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) ABRI, dengan pangkat mayor jenderal. Hampir tiga tahun ia menyandang pangkat mayor jenderal dalam usia menjelang 53 tahun. Jabatan sebelumnya adalah Oditur Jenderal ABRI istilah lain untuk jaksa agung militer.
Namun pertanyaan saya bukan dalam kapasitasnya sebagai Oditur Jenderal ABRI maupun Kababinkum ABRI, melainkan sebagai Jaksa Agung. Ia dilantik Presiden BJ Habibie sebagai Jaksa Agung pada 15 Juni 1998. Sekaligus dinaikkan pangkatnya menjadi letnan jenderal. Sebuah hadiah hari kelahirannya ke 53 tahun.
Salah satu pertayaan saya yang membuat dia harus bolak balik ke meja kerjanya, seputar isu perkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998. _*“Bohong itu! Merusak citra Indonesia di mata dunia. Ada orang Cina yang kurangajar membuat CERITA PALSU di Amerika,”*_ kata Ghalib. Ia meminta saya menghubungi Letnan Jenderal (Purn) Moetojib, jika sudah kembali ke Jakarta.
Ghalib pun menceritakan sebagai jaksa agung mendapatkan laporan tentang berita bohong _*(HOAX dalam istilah sekarang)*_ tersebut. Termasuk berkoordinasi dengan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), Letnan Jenderal (Purn) Moetojib dan Kepala Polri, Letnan Jenderal Polisi Roesmanhadi.
Ia kemudian memperlihatkan dokumen dari FBI, Biro Penyelidik Amerika. Lembaga itu menyatakan bahwa kasus perkosaan massal merupakan _*MODUS PENIPUAN DARI SEJUMLAH WARGA KETURUNAN CINA DI INDONESIA UNTUK MENDAPATKAN "SUAKA POLITIK.*_ dus penipuan dari sejumlah warga keturunan Cina di Indonesia untuk mendapatkan suaka politik. Dokumen tersebut didapatnya saat menjadi anggota DPR RI pada 2004-2009.
Dokumen FBI 2004 itu, menurut Ghalib memperkuat hasil tim khusus yang dibuat pemerintah BJ Habibie pada 1999. Dalam laporan tim, _*tidak ditemukan data-data dan fakta-fakta,*_ baik di rumah sakit, maupun apartemen yang disebutkan telah terjadi perkosaan massal itu.
Ya, FBI melaporkan dalam sebuah operasi dengan nama sandi Operation Jakarta. Mereka menangkap 26 anggota sindikat pemalsu dokumen suaka. Operasi rahasia dilakukan serentak di lebih dari 10 negara bagian di Amerika Serikat.
_*“Pemimpin sindikat ini adalah Hans Guow, WNI keturunan Cina, ”*_ kata Jaksa Penuntut Wilayah Virginia, Paul J McNulty yang menangani kasus ini.
Kami membaca dokumen rahasia itu di ruang makan keluarga, sambil makan malam ditemani Andi Murniati, istri Andi Muhammad Ghalib.
Itulah operasi yang dilakukan terhadap sejumlah WNI keturunan Cina yang meminta suaka politik dengan alasan menjadi korban perkosaan dalam peristiwa Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya.
Setelah menyelidiki selama dua tahun, pada Senin, 22 November 2004 satuan tugas rahasia pemerintah Amerika Serikat menggelar operasi tersebut. Para tersangka dikenai tuduhan sama, yakni _*memalsukan dokumen suaka serta berkonspirasi dalam pemalsuan berbagai dokumen.*_
Awalnya, mereka hanya membantu menyediakan dokumen _*asli tapi palsu.*_ Setelah berhasil mengelabui pihak berwenang dengan memalsukan izin kerja dan nomor jaminan sosial, mereka mulai menyiapkan aplikasi suaka politik palsu.
Menyiapkan skenario pengakuan palsu seperti diperkosa atau dianiaya dalam kerusuhan Mei 1998.
“Cerita tentang penyiksaan itu sangat seragam, karena para pencari suaka _*menghafalkan kata demi kata secara persis*_ seperti yang diajarkan,” kata Jaksa McNulty.
Mereka pun _mengajari kliennya_ untuk menangis meraung-raung dan memohon dengan emosional untuk mengundang simpati petugas. Banyak yang menceritakan kisahnya begitu sama persis. Misalnya, diperkosa sopir taksi. Pengakuan itu meluncur dari mulut 14 perempuan WNI keturunan Cina yang mengajukan permohonan suaka sejak 31 Oktober 2000 hingga 6 Januari 2002.
“Mereka mengaku diperkosa karena sebagai WNI keturunan Cina,” kata Dean McDonald, agen spesial dari Biro Imigrasi dan Bea Cukai Kepabeanan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat di negara bagian Virginia.
Voice of Amerika juga membuat liputan investigatif tentang isu perkosaan massal itu. Mereka keluar masuk berbagai lokasi yang dicurigai sebagai  tempat kejadian perkara perkosaan massal, dan mencoba mewawancarai berbagai pihak. Tapi _*hasilnya nihil!*_
Memang ada kasus perkosaan, tetapi bukan massal. Bukan hanya pada Mei 1998. Hampir tiap bulan juga ada kasus perkosaan di sejumlah tempat di Jakarta dan lainnya. Kasus kriminal biasa. _*Hasil penyidikan FBI akhirnya membongkar kebohongan itu. *_
Itulah salah satu isu dahsyat tentang pemerkosaan massal atas para perempuan etnis Cina pada saat kerusuhan Mei 1998. Dengan sistematis mereka meniupkan isu tentang isu perkosaan itu, dengan berbagai cerita di berbagai media, dengan berbagai cara dan sarana, baik di dalam dan luar negeri.
Yang paling kontroversial adalah kisah hoax yang diceritakan seorang gadis keturunan Cina bernama Vivian. Cerita palsu itu muncul pada pertengahan Juni 1998.  Di situ ia mengaku tinggal bersama orang tuanya di lantai 7 sebuah apartemen di kawasan Kapuk, Jakarta Utara.
Saat penyerbuan itu mereka memperkosa Vivian, saudara, tante dan tetangga-tetangganya. Kisahnya ditulis secara deskriptif, detail dan menyentuh, sehingga mampu membangkitkan emosi. Bahkan ‘Majalah Jakarta-Jakarta’ mengutip cerita perkosaan itu.
Sayang sekali majalah tersebut menyebarkan _*berita hoax yang mempermalukan bangsa Indonesia.*_
Di internet pun muncul foto-foto berisi gambar para korban kerusuhan Mei 1998. Sejumlah website memuat foto-foto yang luar biasa sadis dan mencekam, seolah-olah sebagai foto kerusuhan Mei 1998 dan korban-korban perkosaan massal itu.
Tayangan tersebut mengundang emosi luar biasa bagi etnis Cina di seluruh dunia. Mereka menuduh orang-orang Cina di Indonesia akan dibinasakan, seperti kasus The Rape of Nanking, saat pendudukan Jepang ke Cina, pada 1937.
Setelah pengakuan Vivian itu, para wartawan dalam dan luar negeri berupaya menelusuri petunjuk tersebut, Hasilnya nihil. Hal yang sama dialami aparat kepolisian dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), hasilnya pun sama, nihil!
Warga di sekitar apartemen yang disebut sebagai tempat tinggal Vivian menjawab, tidak ada dan tidak pernah terdengar adanya  remaja putri Cina yang diperkosa saat kerusuhan Mei 1998.  Beberapa saksi  malah menyebutkan, mereka sudah kabur ke luar negeri sebelum peristiwa kerusuhan itu.
Seperti saran Ghalib, saya pun menemui Moetojib saat kembali ke Jakarta. Ceritanya pun sama. Bangsa Indonesia dipermalukan WNI keturunan Cina yang membuat berita bohong.
Jadi, jika masih ada yang percaya tentang kasus perkosaan massal terhadap WNI keturunan Cina pada Mei 1998, segera beranguslah dari pikiran busuk itu. (rol)
_* Selamat Ginting, Jurnalis Republika*_

Komite Investigasi Negara kukuhkan Ketua Umum Jendral Tyasno Sudarto

Written By KUPAS.TV on Rabu, 18 April 2018 | 22:42

Komite Investigasi Negara (KIN) kukuhkan Jendral Tyasno Sudarto sebagai Ketua Umum yang baru. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan launching lembaga independen Media KIN, LBH KIN dan INKOKIN.
Induk Koperasi Komite Investigasi Negara (INKOKIN) merupakan Badan Usaha pendukung untuk membiayai operasional KIN.

Presiden Sebut Isu Negatif Upaya Untuk Lemahkan Soliditas Bangsa

Written By KUPAS.TV on Sabtu, 07 April 2018 | 09:05

Presiden Joko Widodo menyayangkan sejumlah pandangan negatif yang dituduhkan kepadanya belakangan ini. Baginya, hal tersebut tak lain merupakan upaya untuk melemahkan soliditas bangsa Indonesia.

Saat berbicara dalam acara Konvensi Nasional Galang Kemajuan Tahun 2018, di Bogor, Jawa barat, pada Sabtu, 7 April 2018, Kepala Negara menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan itu sama sekali tidak berdasar.

"Banyak yang ingin melemahkan bangsa kita dengan cara-cara yang tidak beradab. Ngomongin isu antek asing, tuding-tuding ke saya. Jokowi itu antek asing," ujar Presiden.

Presiden juga sering kali dituduhkan sebagai seorang anggota PKI yang berhaluan komunis. Faktanya, saat PKI dibubarkan tahun 1965, Kepala Negara masih berusia empat tahun.

"Ada gambar di medsos seperti ini. Ini waktu D.N. Aidit pidato tahun 1955. Saya belum lahir sudah (disebut) jejer sama D.N. Aidit. Ini isu apa-apaan. Tidak beradab seperti itu," tuturnya sambil menunjukkan gambar dimaksud.

Tak sampai di situ, pembangunan infrastruktur yang menjadi program utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menjadi sasaran tuduhan. Padahal, sudah jelas bahwa program tersebut dimaksudkan tidak lain hanya untuk membangun bangsa Indonesia agar mampu bersaing. Tak ada kepentingan lain.

"Kita mengerti bahwa membangun itu memang terkadang ada yang salah atau khilaf. Itu yang kita benahi. Kita ini manusia biasa yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan," sambungnya.

Selain itu, belakangan, muncul pihak tertentu yang melakukan provokasi terhadap isu jumlah utang negara kita. Bahkan, ada beberapa yang sampai menuliskan bahwa utang Indonesia kini mencapai Rp4.000 triliun tanpa rincian yang memadai.

Isu-isu seperti itu seolah menjadikan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla gemar berutang kepada asing. Faktanya, saat Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 2014 silam, Indonesia telah memiliki utang sebesar Rp2.700 triliun.

"Saya dilantik utangnya (Indonesia) sudah Rp2.700 triliun. Saya bicara apa adanya. Bunganya setiap tahun Rp250 triliun. Kalau empat tahun sudah tambah Rp1.000 triliun. Mengerti gak ini? Supaya mengerti, jangan dipikir saya utang sebesar itu," ujarnya merinci.

Meski demikian, Kepala Negara mengaku tak ambil pusing dengan itu semua. Baginya, yang terpenting saat ini ialah tetap bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Sekarang ini masyarakat juga makin matang, makin dewasa. Semakin mengerti mana yang isu, fitnah, hoaks, kabar bohong. Sudah mengerti semuanya," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjelaskan bahwa dirinya tidak ambil pusing dengan gerakan di sosial media #2019GantiPresiden yang belakangan mencuat. Bahkan gerakan tersebut kemudian dibuat ke dalam bentuk kaos.

"Sekarang isunya ganti lagi, isu kaos. Ganti presiden 2019. Ya kan? Pakai kaos. Masak kaos bisa ganti presiden," kata Presiden.

Padahal ganti atau tidaknya presiden, lanjutnya, ada di tangan rakyat. "Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat itu berkehendak, ya bisa, tapi kalau rakyat tidak mau, ya tidak bisa," lanjut Presiden.

Jakarta, 7 April 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Jonan Permudah Pekerja Asing Masuk Sektor Migas

Written By KUPAS.TV on Jumat, 16 Maret 2018 | 08:54

Menteri ESDM Ignatius Jonan
Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mensosialisasikan penyederhanaan regulasi terkait tenaga kerja asing (TKA).

Penyederhanaan dilakukan dengan mencabut Perturan Menteri (Permen) ESDM No 31 tahun 2013 tentang ketentuan dan tata cara penggunaan TKA dan pengembangan tenaga kerja Indonesia (TKI) pada kegiatan usaha migas.

Direktur Pembinaan Program Migas Budiyantono mengatakan tujuan disederhanakannya prosedur perizinan TKA agar prosesnya menjadi lebih mudah dan cepat.

Pencabutan Permen ini bakal mengubah proses bisnis bagi pelaku usaha hulu, hilir dan perusahaan penunjang migas. Pelaku usaha bisa ajukan izin langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menggunakan TKA.

Ditjen Migas pun tidak lagi mengeluarkan rekomendasi penerbitan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Tapi bukan berarti TKA bebas masuk ke Indonesia.

Proses evaluasi penerbitan RPTKA dan lMTA tetap dilakukan dan berada satu pintu di Kemenaker. Dengan demikian proses penerbitan perizinan penggunaan TKA menjadi Iebih mudah dan cepat.

Direktur Pembinaan Program Migas Budiyantono mengatakan bahwa kemudahan yang diberikan buat pekerja asing semata-mata untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan mengundang investasi asing.

"Ada yang namanya teori pertumbuhan ekonomi. Saya ingin dari investasi saja. beberapa kali Pak Jokowi mengatakan kalau investasi mau masuk tenaga kerjanya juga masuk," ujarnya di Gedung Migas, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).

Seiring dengan upaya meningkatkan investasi asing dengan cara memudahkan pekerja dari luar negeri masuk ke Indonesia, pemerintah juga berupaya mengontrol hal tersebut agar tak memberi dampak negatif.

"Kita harus investment friendly lah ya. Menarik investor pastinya dan diusahakan knowledge. Yang penting lagi kita punya skema pengendalian," tambahnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mencabut Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 31 tahun 2013 tentang ketentuan dan tata cara penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Kebijakan ini bakal bikin TKA 'banjir' di sektor migas?

"Cuma yang harus kita lihat bersama, apa iya dengan dicabutnya Permen 31 terus kita kebanjiran TKA? dalam pernyataan pemerintah nggak demikian," ujarnya.

"Artinya sebenarnya yang diharapkan pemerintah walaupun Permen dicabut hanya prosesnya saja yang jadi tidak panjang dan berbelit," ujar Direktur Pembinaan Program Migas Budiyantono.

Menurutnya, selama ini ada anggapan proses izin menggunakan TKA memakan waktu dan berbelit sehingga membuat tumbuhnya investasi kurang optimal. Maka Kementerian ESDM memutuskan mencabut Permen 31 tersebut. Bukan berarti tenaga kerja dalam negeri dikesampingkan.

"Undang-undang wajib utamakan tenaga kerja Indonesia sepanjang penuhi persyaratan, kualifikasi dan sebagainya," tambahnya.

Permen ESDM No 31 tahun 2013 tentang ketentuan dan tata cara penggunaan tenaga kerja asing (TKA) pun dicabut untuk memudahkan mereka bekerja di Indonesia. Memang Indonesia butuh pekerja asing di sektor migas yang seperti apa?

"Yang boleh tentu yang teknologi baru, kita bolehkan. Dia harus masuk sini dengan bawa teknologi baru. Tapi kalau tenaga kerja kasar, security, sudah banyak lah itu, jangan lah (gunakan tenaga kerja asing)," ujar Direktur Pembinaan Program Migas Budiyantono.

Dia mencontohkan pekerjaan-pekerjaan migas di laut dalam masih membutuhkan tenaga ahli dari luar negeri karena tenaga kerja Indonesia belum begitu mahir mengoperasikan teknologi tinggi.

Meski demikian, tidak serta-merta seluruh pekerjaan di laut dalam yang bekerja adalah TKA. Hanya bagian-bagian yang kompleksitasnya tinggi yang digarap oleh asing.

"Contoh kasus laut dalam yang namanya tenaga kerja Indonesia jujur saja belum memahami banget. Jadi masih perlu tenaga kerja asing, tapi special case (bidang tertentu), bukan semua yang kerja di laut dalam asing semua," ungkapnya.

KPK VS Wiranto, Demokrasi Dilarang Mengganggu Hukum!

Written By KUPAS.TV on Kamis, 15 Maret 2018 | 18:34

Saya setuju pendapat Febri Diansyah, Jubir KPK, hukum tak boleh berhenti karena kegiatan politik. Ia menjawab permohonan Menkopolhukam, Wiranto, agar operasi KPK, pause sejenak selama Pemilukada. 

Dalam hukum, justice tak boleh terhalang walau langit runtuh. Itu lagu wajib kalangan hukum. Apalagi cuma pilkada! Azas "pause" yang oleh Kabareskrim sempat akan diterapkan kepada kasus Ahok, 2017, adalah contrarius terhadap Perkap (Peraturan Kapolri). Tapi tak lanjut, karena tempus delicti pelanggaran kasus Al Maidah 51, berada di luar rezim pilkada, alias acontrarius.

Azas contrarius awalnya dipakai Van Vollenhoven, bahwa Hukum Islam baru dapat berlaku setelah diresepsi oleh Hukum Adat (Adat Recht). Dengan kata lain, Adat Recht harus didahulukan baru bisa diterapkan Hukum Islam. Maka, contrarius sangat terkenal. Hazairin belakangan memenangkannya di Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan azas acontrarius, kebalikan dari Van Vollenhoven. 

Dalam kasus pilkada yang diminta Wiranto ditunda, di mana Kapolri dan Jaksa Agung menunda pengusutan kasus hukum pidana calon kepala daerah (Cakada), berdasarkan contrarius, dimunculkan rezim pilkada sebagai pelawan yang, kudu didulukan. Dasarnya adalah diskresi (AUPB) terhadap KUHAP. KUHP dan KUHAP harus mengalah terhadap rezim pilkada, atau contrarius!

Saya ragu diskresi cara itu benar. Sebab algemene beginselen van behorlijk bestuur (AUPB) tidak bebas nilai, dibatasi 4 unit kontrol: (i) Exccess du Pavoir (penyalahgunaan kekuasaan), (ii) Detournament du Pavoir (penyalahgunaan wewenang), (iii) Onrechtsmatige Daad (perbuatan melawan hukum), dan (iv) Tort (kesalahan pidana) yang berlaku bagi pelaksana hukum.

Tentu saja dengan mudah ditemukan puluhan alasan pemerintah sebagaimana dikemukakan Wapres Jusuf Kalla, Jakgung Prasetyo, Prof Tito Karnavian, dan Jenderal Wiranto: demi kondusifnya pesta demokrasi, bla bla bla! Bukan sebaliknya demi kondusifnya law enforcement. Akibatnya tak jalan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945: Indonesia Negara Hukum! Artinya (i) Supreme of law, (ii) Equality before the law, dan (iii) Due process of law, mau - tak - mau harus ditegakkan. Tak ada jalan lain. Demokrasi dilarang mengganggu hukum!

Contrarius rezim pilkada terhadap KPK, tak berlaku! Status UU No 30 tahun 2002 tentang KPK adalah lex specialist terhadap KUHAP, termasuk Perkap. Dari situ Agus Rahardjo, Ketua KPK, menolak usul contrarius Wiranto. Menurut saya, juga terhadap perbuatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara, termasuk extra ordinary crime. Rusak berat KPK jika mengikuti usul pemerintah. Melanggar hukum, dan mengorbankan trust yang dibangun susah payah itu. Cukup kasus korupsi RS Sumber Waras itu pelajaran mahal yang hingga hari ini jadi preseden buruk KPK yang belum bisa diclearkan.

Saatnya Ini KPK kudu mengintensifkan OTT nya terhadap korupsi yang dilakukan Cakada selaku penyelenggara negara. Pilkada justru ajang rasuah yang paling mengerikan. Semua Cakada butuh rasuah untuk biaya pilkada. Mestinya 92% Cakada yang sudah dilidik itu segera ditersangkakan. Membiarkan rasuah mengamuk di pilkada, sama saja dengan melegitimasi rasuah. Menurut saya, usul contrarius pemerintah itu, latar belakangnya karena ramainya kepala daerah yang dicokok KPK. Lalu KPK yang dianggap keliru, dan harus dihentikan. Lalu pemerintah koor: KPK mengganggu demokrasi. Sebelumnya KPPU menjelaskan 80% proyek infrastruktur adalah hasil KKN.

By Djoko Edhi Abdurrahman (Anggota Komisi Hukum DPR 2004 - 2009, Advokat Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU).
 
Support : KUPAS.CO | PT. Telematika Indonusa
Copyright © 2011. KUPAS.CO - All Rights Reserved
Gedung Dewan Pers Lt.5 AWPI Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Telp. (021) 2951 7417 Fax : 021 2120 3425 WA : 0811 175 798 Email : redaksi@kupas.co.id